NASIONAL – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertindak tegas dalam memberantas politik uang (money politik) pada Pilkada Serentak 2024.
Ketua Umum PDB, Muhammad Rikza Hasballa, mengungkapkan keprihatinan atas maraknya potensi pelanggaran ini, terutama menjelang pemungutan dan penghitungan suara.
Rikza menilai Bawaslu kurang tegas dalam menangani kasus serupa pada pemilu sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Masa-masa menjelang pemungutan dan penghitungan suara sangat rawan terhadap pelanggaran, terutama politik uang,” kata Rikza dalam keterangan pers.
Ia menambahkan bahwa penanganan kasus politik uang yang jarang tuntas menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap komitmen Bawaslu.
PDB menekankan bahwa politik uang merusak prinsip demokrasi yang adil dan jujur. Rikza berharap seluruh unsur Bawaslu, dari tingkat Panwascam hingga PTPS, tidak hanya menindak temuan di lapangan, tetapi juga menuntaskan prosesnya hingga pengadilan.
“Kami mendesak Bawaslu menegakkan peraturan dan memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu,” tegas Rikza.
“Tidak boleh ada kesan tebang pilih atau tutup mata,” pungkas dia.
PDB akan terus memantau Pilkada 2024 dan melaporkan dugaan pelanggaran. Organisasi ini juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan kecurangan.
PDB berharap Pilkada 2024 menjadi momentum perbaikan dalam penegakan hukum pemilu dan terciptanya demokrasi yang lebih bersih.
(red)
