TUTUR MEDIA

Tag: pdb

  • Kolaborasi PDB dan KPU RI Gelar Simposium Demokrasi di Purwokerto, Dorong Pemilih Cerdas Hadapi Era Digital

    Kolaborasi PDB dan KPU RI Gelar Simposium Demokrasi di Purwokerto, Dorong Pemilih Cerdas Hadapi Era Digital

    PURWOKERTO – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan Simposium Demokrasi dengan tema “Smart Voters, Bright Future: Manifestasi Suara Kelompok Muda di Era Demokrasi Digital”.

    Kegiatan berlangsung Kamis (16/7) mulai pukul 13.00 WIB di Hotel Surya Yudha, Purwokerto, dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, serta pemantau pemilu se-wilayah Banyumas Raya.

    Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI, Andi Setio Pranata, hadir secara langsung untuk memberikan sambutan pembuka. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif PDB yang telah menjadi mitra strategis KPU RI dalam upaya pendidikan pemilih.

    “KPU RI sangat terbuka untuk kolaborasi seperti ini. Kunci demokrasi berkualitas ada di tangan pemilih cerdas, terutama anak muda. Di era digital, tantangannya adalah hoaks dan politik uang. Karena itu, ‘Smart Voters’ harus jadi gerakan bersama agar melahirkan ‘Bright Future’ untuk demokrasi Indonesia,” tegasnya.

    Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, S.IP, turut menyampaikan sambutan yang menekankan urgensi literasi digital bagi pemilih pemula.

    “KPU tidak bisa jalan sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat sipil seperti PDB sangat membantu kami menyebarluaskan pendidikan pemilih. Anak muda harus paham hak dan kewajibannya, serta berani jadi agen sosialisasi di lingkungannya,” ujar Yasum.

    Forum ini menghadirkan empat tokoh kunci sebagai pembicara, yaitu Masykurudin Hafidz selaku Rektor Akademi Pemilu & Demokrasi, Rani Zuhriyah selaku Anggota Bawaslu Banyumas, M. Rikza Hasballa selaku Ketua Umum Pengurus Nasional PDB, serta Ahmad Rizqinal Mubarok selaku Ketua PDB Jawa Tengah.

    Dalam pernyataannya, Ketua Umum PDB Nasional M. Rikza Hasballa menegaskan simposium ini merupakan wadah strategis untuk menggerakkan peran aktif kaum muda.

    “Ini manifestasi nyata suara kelompok muda. Pemilih muda harus cerdas menyaring informasi di era demokrasi digital,” ujar Rikza.

    Selanjutnya, tiga pembicara menyampaikan materi utama dalam sesi diskusi:

    – Masykurudin Hafidz, Rektor Akademi Pemilu & Demokrasi, membedah secara mendalam tantangan penyebaran disinformasi dan misinformasi di media sosial. Ia menekankan bahwa kemampuan literasi digital sangat dibutuhkan pemilih pemula agar tidak mudah terprovokasi isu SARA maupun berita bohong yang dapat merusak kualitas pelaksanaan pemilu.

    – Rani Zuhriyah, Anggota Bawaslu Banyumas, menjelaskan peran penting pengawasan partisipatif dari masyarakat. Menurutnya, kaum muda harus berani menyampaikan laporan jika menemukan dugaan pelanggaran, khususnya praktik politik uang dan politisasi isu SARA, demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

    – Ahmad Rizqinal Mubarok, Ketua PDB Jawa Tengah, memaparkan komitmen pengurus daerah PDB dalam menggerakkan pemilih muda. Ia mengajak seluruh organisasi kepemudaan di Banyumas Raya untuk bersatu menjadi garda terdepan pendidikan politik di tingkat masyarakat paling bawah.

    Kegiatan ini ditutup dengan seruan bersama “AYO PANTAU BERSAMA!” sebagai bentuk komitmen kolektif menjaga integritas proses demokrasi dan pemilu.

    (red)

  • PDB Desak Bawaslu Tegas Tindak Politik Uang di Pilkada 2024

    PDB Desak Bawaslu Tegas Tindak Politik Uang di Pilkada 2024

    NASIONAL – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertindak tegas dalam memberantas politik uang (money politik) pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua Umum PDB, Muhammad Rikza Hasballa, mengungkapkan keprihatinan atas maraknya potensi pelanggaran ini, terutama menjelang pemungutan dan penghitungan suara.

    Rikza menilai Bawaslu kurang tegas dalam menangani kasus serupa pada pemilu sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.

    “Masa-masa menjelang pemungutan dan penghitungan suara sangat rawan terhadap pelanggaran, terutama politik uang,” kata Rikza dalam keterangan pers.

    Ia menambahkan bahwa penanganan kasus politik uang yang jarang tuntas menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap komitmen Bawaslu.

    PDB menekankan bahwa politik uang merusak prinsip demokrasi yang adil dan jujur. Rikza berharap seluruh unsur Bawaslu, dari tingkat Panwascam hingga PTPS, tidak hanya menindak temuan di lapangan, tetapi juga menuntaskan prosesnya hingga pengadilan.

    “Kami mendesak Bawaslu menegakkan peraturan dan memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu,” tegas Rikza.

    “Tidak boleh ada kesan tebang pilih atau tutup mata,” pungkas dia.

    PDB akan terus memantau Pilkada 2024 dan melaporkan dugaan pelanggaran. Organisasi ini juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan kecurangan.

    PDB berharap Pilkada 2024 menjadi momentum perbaikan dalam penegakan hukum pemilu dan terciptanya demokrasi yang lebih bersih.

    (red)

  • PDB Kota Balikpapan Siap Awasi Pilkada, Pastikan Suara Rakyat Terlindungi

    PDB Kota Balikpapan Siap Awasi Pilkada, Pastikan Suara Rakyat Terlindungi

    BALIKPAPAN – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia, Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kota Balikpapan menegaskan perannya sebagai pemantau Pilkada.

    Dari data yang disampaikan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024), total anggaran Pilkada serentak tahun 2024 ditaksir lebih dari Rp41 triliun.

    Angka tersebut dihitung berdasarkan data Kemendagri per 8 Juli 2024, nilai Rp41 triliun tersebut di ambil dari besaran anggaran yang telah di sepakat Pemerintah Daerah (Pemda) yang di tuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Pilkada 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU),Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan kepolisian di masing-masing daerah.

    Terkait hal tersebut, Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kota Balikpapan menyikapi upaya pemerintah pusat untuk dapat memaksimalkan pesta demokrasi disetiap wilayah.

    M Jundullah Al Haq, Ketua PDB Kota Balikpapan menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi upaya pemerintah pusat yang benar benar serius dari jauh hari mempersiapkan pesta akbar demokrasi kedua setelah Pemilu kemarin.

    “Saya kira Pemkot Balikpapan juga telah melakukan yang terbaik untuk mempersiapka Pilkada di kota tercinta ini, termasuk pihak penyelenggara dan keamanan TNI dan Polri di Balikpapan juga siap menjalankan tugas dengan baik, karena kita tahu bersama dan sudah di gunakan anggarannya sebagian, karena sudah menjelang tahapan pungutan suara toh, kalo tidak salah itu Pemkot kita siap kan Rp80 miliar untuk Pilkada yang terbagi Rp63 miliar untuk KPU, dan Rp17 miliar untuk Bawaslu, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama bagaimana anggaran ini dapat di maksimal untuk pesta Pilkada di kota Balikpapan,” terangnya.

    Ketua PDB Kota Balikpapan juga menambahkan keterlibatan masyarakat tidak saja di gunakan sebagai objek eforia belaka, tetapi bisa lebih dari itu upaya kita agar menjadikan ruang ini sebagai ajang literasi demokrasi yang kedepannya menjadikan kota Balikpapan bisa lebih layak menjadi penyangga Ibukota Nusantara.

    “Saya kira tugas-tugas penyelenggara dan keamanan sejauh tahapan ini sudah maksimal dan sudah baik, akan tetapi perlu di ingat, hadirnya kami Perisai Demokrasi Bangsa sebagai pemantau tentu salah satu wadah bagi masyarakat umum yang memiliki hak suara nya nanti sebagai media untuk memberikan catatan kerja kerja penyelenggara dalam menjalankan tugasnya maka dari itu kami juga membantu penyelenggara untuk terus menyebarluaskan literasi politik dan demokrasi baik di media dan di forum diskusi, harapan kita hasil dari Pilkada ini terpilih pemimpin yang berkualitas biar gelar sebagai penyangga IKN lebih pantas,” imbuhhnya.

    Dia menegaskan bahwa PDB akan hadir menjadi Simpul Pilkada untuk penyelenggara, peserta Pilkada Dan masyarakat kota Balikpapan untuk menghasilkan Pilkada Kota Balikpapan yang berkualitas dan memastikan semua memiliki hak dimata hukum terhadap suara di Pilkada Kota Balikpapan.

    “Saya kira hadirnya PDB sebagai pemantau Pilkada hari ini adalah salah satu jawaban doa masyarakat agar aspirasi dapat di dengar dan memiliki perlindungan hukum dalam menyampaikan, karena jelas kami berbadan hukum bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat yang tidak paham politik sama sekali sampai sutradara politik sekalipun kami bisa bertukar fikir karena itu kami ini simpul dari pesta demokrasi di kota Balikpapan,” pungkasnya.

    (red)

  • PDB: Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pati, Tanda Bahaya bagi Demokrasi

    PDB: Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pati, Tanda Bahaya bagi Demokrasi

    PATI – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) mengecam keras dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pati. Hal ini menyusul beredarnya foto tiga ASN yang diduga berpose bersama salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati Pati.

    Ketua Pemantau Pemilihan PDB, M. Rikza Hasballa, menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

    “Isu netralitas ASN dalam Pilkada merupakan perhatian serius bagi PDB,” tegasnya.

    Ia menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

    “Kejadian ini sangat memprihatinkan karena dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses Pilkada yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

    Rikza mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

    “ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik dan tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mendukung atau menentang calon tertentu,” tegasnya.

     PDB berkomitmen untuk mengawasi netralitas ASN dalam Pilkada di Pati. “Kami akan melakukan pemantauan secara ketat dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang,” ujarnya.

    Ia juga menyatakan akan bekerja sama dengan lembaga pengawas pemilu lainnya, seperti Bawaslu, untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil dan demokratis.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi netralitas ASN dalam Pilkada. Laporkan setiap dugaan pelanggaran kepada PDB atau lembaga pengawas pemilu lainnya. Mari kita jaga integritas Pilkada di Pati agar tercipta proses demokrasi yang jujur dan adil,” ajaknya.

    (Red)