KUDUS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus melontarkan kritik tajam terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Ketua HMI Kudus, Khabib Maulana, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas beberapa poin kontroversial dalam revisi UU tersebut yang dinilai berpotensi menggerus demokrasi di Indonesia.
“Kami sangat menyayangkan pengesahan RUU TNI ini. Sebelumnya, banyak elemen masyarakat di berbagai wilayah telah menyatakan penolakan terhadap revisi ini,” tegas Khabib, menyuarakan sentimen penolakan yang meluas di masyarakat.
Khabib menjabarkan empat poin utama yang menjadi sorotan HMI Kudus. Pertama, pengaturan kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan yang dinilai perlu dikaji ulang. Kedua, penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif, dari 10 menjadi 16 posisi, termasuk di lembaga-lembaga strategis seperti BNPT, BNPB, dan Bakamla, menimbulkan kekhawatiran akan dominasi militer.
Ketiga, perubahan batas usia pensiun prajurit dikhawatirkan menghambat regenerasi di tubuh TNI. Keempat, peningkatan jumlah jabatan perwira tinggi dari 4.000 menjadi 6.000 posisi, menimbulkan kekhawatiran akan semakin besarnya pengaruh militer dalam pemerintahan.
Menanggapi pengesahan revisi UU TNI, HMI Kudus tengah mempertimbangkan berbagai langkah strategis. Aksi turun ke jalan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, meskipun mereka menyadari keterbatasan sumber daya.
“Kami masih dalam tahap diskusi untuk menentukan sikap lebih lanjut. Apakah akan menggelar aksi atau menggunakan cara lain seperti audiensi atau pernyataan sikap resmi,” ungkap Khabib, menjelaskan proses pengambilan keputusan internal organisasi.
Sebagai langkah alternatif, HMI Kudus berencana meningkatkan edukasi publik mengenai dampak revisi UU TNI melalui rilis kajian dan pernyataan resmi di media sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak hanya sekadar menerima berita tanpa pemahaman yang mendalam,” tambah Khabib, menekankan pentingnya literasi publik.
HMI Kudus berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berdialog dengan pihak terkait. Mereka berharap revisi UU TNI tidak akan mengikis prinsip demokrasi dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
(red)
