KUDUS – Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintahan Kabupaten Kudus, Kamis (20/2/2025).
Mereka menyuarakan empat tuntutan utama terkait kebijakan anggaran dan transparansi pemerintahan.
Koordinator aksi, Habib Maulana, menyampaikan tuntutan tersebut meliputi efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan makan siang gratis, revisi UU Minerba, dan transparansi dalam penanganan isu daerah.
“Kami menuntut pemerintah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, khususnya terkait program yang dirasa kurang prioritas,” tegas Maulana.
Empat Tuntutan Utama
Evaluasi Anggaran Makan Siang Gratis
Mahasiswa mempertanyakan efektivitas program makan siang gratis, mengingatkan agar program tersebut tidak mengabaikan sektor penting seperti pendidikan dan hak asasi manusia.
Kajian Ulang Pemangkasan Anggaran
HMI Kudus mengkritisi pemangkasan anggaran yang dinilai dilakukan tanpa kajian mendalam. Mereka meminta transparansi dalam alokasi dana agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Revisi UU Minerba
Mahasiswa mendesak revisi UU Minerba yang dianggap merugikan masyarakat dan negara, agar kebijakan tersebut lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Aksi Nyata Pemkab Kudus
Mereka mendesak Pemkab Kudus untuk segera menangani berbagai isu daerah yang selama ini belum mendapat perhatian serius.
Anggota DPRD Kudus, Kholid Mawardi, menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami tetap mendukung perjuangan mahasiswa dan akan mengawal tuntutan ini hingga ke Jakarta,” kata Kholid.
Namun, ia juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di Kudus hanya sekitar Rp8 miliar dan tidak mengganggu sektor pendidikan maupun kesehatan.
“Kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dan memastikan bahwa anggaran yang dikurangi tidak akan menghambat pelayanan publik,” tambahnya.
(red)
