PATI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Jumat (25/10/2024), memprotes proses rekrutmen perangkat desa yang dinilai penuh kejanggalan.
Mereka menuding adanya kecurangan dalam proses seleksi, khususnya terkait perubahan metode tes dan jeda waktu pengumuman hasil.
Arifin, perwakilan mahasiswa, menyatakan kekecewaan mereka atas perubahan metode tes dari Computer Asisten Test (CAT) ke Lembar Jawab Komputer (LJK).
Ia mempertanyakan standar perangkat desa yang dinilai semakin rendah jika menggunakan metode LJK yang umumnya dipakai anak sekolah dasar.
“Dulu sudah menggunakan metode CAT, tapi sekarang kok malah pakai LJK? Apa perangkat desa sekarang seminimal itu standarnya?” ujar Arifin.
Selain itu, Arifin juga menyoroti jeda waktu tiga hari antara pelaksanaan tes dan pengumuman hasil. Menurutnya, jeda waktu tersebut rentan dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.
“Ada jeda waktu 3 hari, ini indikasi celah main-mainnya,” tegasnya.
Mereka juga menuding adanya potensi “main belakang” dalam proses rekrutmen. Mereka menduga proses rekrutmen dipaksakan dan terburu-buru karena berdekatan dengan Pilkada.
“Apakah memang dipaksakan seperti itu, atau karena suasana Pilkada, bisa jadi pengalihan?,” tanya Arifin.
“Mungkin itu pikiran negatif kami. Tapi sebuah kebenaran lahir karena kecurigaan dan ilmu ditemukan karena rasa ingin tahu manusia,” sambungnya.
Cipayung Plus menyerukan agar proses rekrutmen perangkat desa ditunda hingga selesainya Pilkada 2024. Mereka mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami berharap rekrutmen perangkat desa untuk diundur sampai dengan selesainya Pilkada 2024, agar proses seleksi tidak menganggu adanya proses Pilkada 2024,” harapnya.
Aksi ini menunjukkan keprihatinan mahasiswa terhadap proses rekrutmen perangkat desa yang dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan masyarakat.
(Red)
