TUTUR MEDIA

Tag: Perangkat Desa

  • Cipayung Plus Desak Penundaan Rekrutmen Perangkat Desa di Pati

    Cipayung Plus Desak Penundaan Rekrutmen Perangkat Desa di Pati

    PATI – Organisasi mahasiswa Cipayung Plus, yang terdiri dari HMI, GMNI, dan IPNU, mendesak Pemerintah Kabupaten Pati untuk menunda rekrutmen perangkat desa hingga setelah Pilkada selesai. Hal ini disampaikan dalam audiensi terbuka di Pendopo Pemkab Pati pada Senin (28/10/2024).

    Audiensi tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Dispermades Kabupaten Pati, Tri Hariyama, dan Kepala Satpol PP, Sugiono.

    Cipayung Plus mempertanyakan proses rekrutmen yang dinilai penuh kejanggalan. Menurut Rokib, perwakilan Cipayung Plus, Perbub 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbub Nomor 55 tahun 2021 tentang Perangkat Desa memberikan kewenangan penuh kepada kepala desa dalam proses rekrutmen. Sistem penilaian yang terdiri dari 30% pengabdian dan 70% ujian tertulis dinilai rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

    “Penerbitan SK pengabdian calon dibuat oleh kepala desa, jadi sangat rentan akan penyalahgunaan,” ujar dia.

    Cipayung Plus juga menyoroti kewenangan kepala desa dalam bekerja sama dengan pihak ketiga.

    “Jadi Perbup ini memberikan kewenangan tanpa batas kepada kepala desa, dengan tanpa adanya peran pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Hal ini menjadikan kepala desa menjadi satu-satunya penentu kelulusan perangkat desa,” tegasnya.

    Selain itu, pembentukan panitia pencalonan perangkat desa yang ditentukan oleh kepala desa menimbulkan kecurigaan. Ketidaktransparan dan keterbukaan dalam proses pencalonan, dugaan ketidak-independenan panitia, dan kewenangan kepala desa dalam memilih pihak ketiga dianggap melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

    “Penyelenggaraan seperti ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terbuka, transparan dan independen,” jelasnya.

    Terakhir, Cipayung Plus mempertanyakan waktu pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang dianggap terburu-buru dan bertepatan dengan momentum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati.

    “Sehingga sangat kuat kesan bahwa pengisian perangkat desa ini dilakukan atas intervensi calon bupati/wakil Bupati tertentu karena langsung berhubungan dengan kepala desa atau paguyuban kepala desa,” tambahnya.

    Cipayung Plus mendesak agar tahapan rekrutmen perangkat desa dilanjutkan usai Pilkada selesai.

    “Kami meminta pemerintah tahapan rekrutmen perangkat desa dilanjutkan usai Pilkada selesai,” pungkasnya.

    (Red)

  • Puluhan Mahasiswa Pati Turun ke Jalan Tolak Kecurangan Rekrutmen Perangkat Desa

    Puluhan Mahasiswa Pati Turun ke Jalan Tolak Kecurangan Rekrutmen Perangkat Desa

    PATI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Jumat (25/10/2024), memprotes proses rekrutmen perangkat desa yang dinilai penuh kejanggalan.

    Mereka menuding adanya kecurangan dalam proses seleksi, khususnya terkait perubahan metode tes dan jeda waktu pengumuman hasil.

    Arifin, perwakilan mahasiswa, menyatakan kekecewaan mereka atas perubahan metode tes dari Computer Asisten Test (CAT) ke Lembar Jawab Komputer (LJK).

    Ia mempertanyakan standar perangkat desa yang dinilai semakin rendah jika menggunakan metode LJK yang umumnya dipakai anak sekolah dasar.

    “Dulu sudah menggunakan metode CAT, tapi sekarang kok malah pakai LJK? Apa perangkat desa sekarang seminimal itu standarnya?” ujar Arifin.

    Selain itu, Arifin juga menyoroti jeda waktu tiga hari antara pelaksanaan tes dan pengumuman hasil. Menurutnya, jeda waktu tersebut rentan dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.

    “Ada jeda waktu 3 hari, ini indikasi celah main-mainnya,” tegasnya.

    Mereka juga menuding adanya potensi “main belakang” dalam proses rekrutmen. Mereka menduga proses rekrutmen dipaksakan dan terburu-buru karena berdekatan dengan Pilkada.

    “Apakah memang dipaksakan seperti itu, atau karena suasana Pilkada, bisa jadi pengalihan?,” tanya Arifin.

    “Mungkin itu pikiran negatif kami. Tapi sebuah kebenaran lahir karena kecurigaan dan ilmu ditemukan karena rasa ingin tahu manusia,” sambungnya.

    Cipayung Plus menyerukan agar proses rekrutmen perangkat desa ditunda hingga selesainya Pilkada 2024. Mereka mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    “Kami berharap rekrutmen perangkat desa untuk diundur sampai dengan selesainya Pilkada 2024, agar proses seleksi tidak menganggu adanya proses Pilkada 2024,” harapnya.

    Aksi ini menunjukkan keprihatinan mahasiswa terhadap proses rekrutmen perangkat desa yang dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan masyarakat.

    (Red)

  • HMI Pati Pertanyakan Transparansi Rekrutmen Perangkat Desa

    HMI Pati Pertanyakan Transparansi Rekrutmen Perangkat Desa

    PATI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pati mempertanyakan transparansi pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang dinilai penuh kejanggalan.

    Ketua HMI Cabang Persiapan Pati, Arif, menyatakan keprihatinan atas kemunduran metode tes pengetahuan dari Computer Asisten Test (CAT) ke Lembar Jawab Komputer (LJK).

    “Padahal sebelumnya sudah menggunakan CAT, kok malah mundur jadi LJK. Meskipun kampus yang digandeng kabarnya adalah UI, tapi menurut kami ini terjadi kemunduran,” ujar dia pada Kamis (24/10/2024).

    Arif juga menyoroti jeda waktu tiga hari antara pelaksanaan tes dan pengumuman hasil. Ia menilai hal ini rawan terjadi kecurangan.

    “Ada jeda waktu 3 hari. Di sinilah indikasi celah main-mainnya,” tegasnya.

    HMI Pati mencurigai adanya potensi ‘main belakang’ dalam proses rekrutmen ini. Arif mengemukakan beberapa kemungkinan alasan di balik perubahan metode tes:

    Keterbatasan calon peserta: Calon perangkat desa mungkin memiliki intelektualitas yang buruk, sehingga tidak mampu menggunakan komputer.

    Kemudahan manipulasi: Metode konvensional lebih memungkinkan oknum nakal untuk melakukan kecurangan.

    Jual beli jabatan: Ada kemungkinan adanya kepentingan terselubung di balik perubahan metode tes.

    Selain itu, HMI Pati juga curiga bahwa rekrutmen ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru.

    “Apakah memang dipaksakan seperti itu, atau karena suasana Pilkada, bisa jadi pengalihan,” katanya.

    “Mungkin itu pikiran negatif kami. Tapi sebuah kebenaran lahir karena kecurigaan dan ilmu ditemukan karena rasa ingin tahu manusia,” pungkasnya.

    (red)