TUTURMEDIA.COM – “Habblum Minal Alam” secara konsep merupakan penjabaran atas interaksi manusia sebagai bagian dari komponen biotik, dan alam sebagai variabel abiotik dalam sebuah ekosistem. Manusia kemudian diberi tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi alam yang telah dititipkan oleh Tuhan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah:30 yang artinya Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.
Sayangnya, nomenklatur ‘bencana’ seringkali digunakan oleh manusia untuk mendeskripsikan fenomena alam yang dirasa destruktif. Serangkaian fenomena krisis ekologis dianggap sebagai kesalahan mekanisme alam dimana manusia memilih untuk lepas tangan dan tak merasa berdosa atas sesuatu yang terjadi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia menempatkan diri sebagai subjek utama dalam semesta (antroposentris). Mereka meyakini bahwa alam hanyalah objek yang dapat dikomodifikasi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan manusia tanpa disertai dengan kehendak politik yang berkelanjutan.
Paradigma antroposentris dalam melihat hubungan manusia dengan alam berimplikasi pada maraknya krisis ekologis yang terjadi. Sikap nir tanggung jawab dapat dilihat dari minimnya pandangan pembangunan berkelanjutan. Terlebih dalam konteks Pemerintahan Indonesia yang masih menyandarkan pembangunan pada sektor-sektor ekstraktif lambat laun semakin mendistorsi daya dukung lingkungan.
Berbagai proyek strategis nasional berskala besar baik di bidang energi, infrastruktur, maupun pangan seringkali dijalankan dengan mengeliminasi sumber-sumber agraria dengan masif dan cenderung abai terhadap eksistensi alam dan masyarakat lokal yang termarjinalkan. Bahkan eksploitasi alam dengan dalih pembangunan nasional acap kali dimulai dengan menghadirkan produk hukum yang melegitimasi keserakahan manusia.
Dialektika cara pandang manusia terhadap alam kemudian berkembang ke arah yang semakin inklusif. Para penganut Ekoteologisme hadir sebagai kelompok yang berfikir secara lebih moderat dimana mereka meyakini bahwa alam tidaklah bersifat pasif, melainkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menjadi rahim bagi kehidupan manusia.
Hal tersebut mengartikan bahwa sudah selayaknya terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara manusia dengan alam (mutualisme) yang menciptakan konstruksi paradigma pembangunan berkelanjutan.
Konsep pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang mengikutsertakan daya dukung lingkungan sebagai salah satu variabelnya. Kebijakan pembangunan harus berbasis riset yang mendalam untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terburuk (worst case) yang dapat terjadi baik di sektor lingkungan fisik maupun dalam konteks sosial. Dalam menghadirkan pembangunan keberlanjutan, penting bagi kita untuk memahami dan mengilhami konsep keadilan sebagai rules yang menjaga jalan bagi manusia untuk tetap berada di jalan yang amanah menjaga kelestarian lingkungan.
Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam, sudah selayaknya kita dapat menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai diskursus yang tidak hanya selesai di atas meja-meja perdebatan. Berbagai fenomena krisis ekologis yang terjadi di Indonesia telah menjadi fakta pahit yang harus disikapi dengan bijak dan dengan perspektif yang moderat. Secara vertikal kita dapat secara langsung menyampaikan gagasan pembangunan berkelanjutan pada birokrasi yang memiliki kewenangan di sektor tersebut.
Kekuatan HMI sebagai organisasi mahasiswa yang besar di Indonesia dapat dimaksimalkan sebagai kelompok penekan yang memperjuangkan narasi dan nilai keberlanjutan baik dalam jalan intraparlemen maupun aksi massa yang masif. Tidak hanya itu, secara horizontal kita juga dapat menghadirkan kontribusi aktif dalam agenda pembangunan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga eksistensi lingkungan sebagai tanggung jawab jangka panjang. Keduanya itu yang kemudian dapat kita maknai sebagai konsep “Jihad Lingkungan”.
Penulis : Galih Satria (Badko HMI Jateng-DIY)
