SEMARANG – Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat sorotan tajam terkait permasalahan di sektor pendidikan. Isu terbaru yang mengemuka adalah belum terbayarnya tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN Kemendikbudristek tahun 2020-2024.
Ketua Umum Badko HMI Jateng-DIY, Wira, menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kegagalan penganggaran pada periode tersebut.
“Pendidikan yang maju pasti terkait kesejahteraan tenaga pendidiknya. Kesalahan Kementerian Pendidikan rezim sebelumnya yang tidak mengajukan alokasi anggaran tukin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan tukin 2020 sampai 2024 tidak dapat dicairkan,” tegas Wira di Semarang, Rabu (5/2/2025).
Kondisi ini menyebabkan keresahan di kalangan dosen dan memicu demonstrasi. Badko HMI Jateng-DIY mendesak pemerintah bertanggung jawab dan segera menyelesaikan pembayaran tukin dosen.
“Badko HMI Jateng-DIY akan mengawal isu ini hingga selesai dengan mempertimbangkan kesejahteraan dosen,” tambah Wira.
Permasalahan pendidikan tidak berhenti di situ. Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) dinilai tidak tepat sasaran, dan kelalaian sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) mengancam ratusan siswa kehilangan kesempatan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
Menanggapi hal ini, Wira memberikan ultimatum kepada pemerintah.
“Masalah pendidikan tidak boleh diabaikan. Problem ini harus diperhatikan serius, dari tukin dosen yang harus dibayarkan, KIP-K yang tidak tepat sasaran, dan kelalaian sekolah yang mengakibatkan siswa tidak bisa ikut SNBP. Jika diperlukan, kami siap membuat posko aduan. Isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah mendesak diselesaikan secepatnya. Jika tidak, Badko HMI Jateng-DIY akan menginstruksikan seluruh cabang se-Jateng dan DIY,” tegasnya.
(red)
