KUDUS – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus nomor urut 02, Hartopo-Mawahib, menegaskan komitmennya untuk menangani permasalahan dunia usaha di Kabupaten Kudus dengan cepat dan solutif.
Salah satu langkah yang ditawarkan adalah audiensi langsung antara pengusaha dengan kepala daerah dan dinas terkait untuk memastikan solusi yang tepat.
Hal tersebut disampaikan oleh Hartopo usai menghadiri acara Ngopi Bareng bersama para pengusaha di Warung Kudusan, Senin (18/11/2024) malam. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam APINDO, KADIN, HIPMI, dan IWAPI.
Hartopo menilai, diskusi tersebut menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi para pengusaha menjelang Pilkada Kudus 27 November 2024.
“Ini sebenarnya hanya masalah komunikasi. Jika kami terpilih, kami akan langsung membuka ruang audiensi untuk membahas permasalahan yang dihadapi pengusaha. Semua akan didampingi dinas terkait agar jelas dan cepat selesai,” ujar Hartopo.
Beberapa permasalahan yang disampaikan oleh para pengusaha dalam diskusi antara lain perizinan, modal usaha, pemasaran, dan penyediaan rumah kemasan. Hartopo menekankan pentingnya hilirisasi produk UMKM untuk membantu pelaku usaha di Kudus naik kelas.
“Nantinya, hilirisasi akan menjadi fokus kami bersama. Dengan dorongan pemerintah, UMKM Kudus bisa berkembang lebih besar,” tambahnya.
Hartopo, yang juga merupakan mantan Bupati Kudus periode 2018-2023, menyatakan bahwa keberlanjutan komunikasi antara pemerintah dan pengusaha adalah kunci untuk membangun iklim usaha yang kondusif.
“Sinergi sudah ada, tapi komunikasi harus diperbaiki. Dengan audiensi rutin, semua permasalahan bisa diatasi bersama,” tutupnya.
Paslon Hartopo-Mawahib berharap, dengan pendekatan proaktif ini, sektor usaha di Kudus dapat tumbuh lebih pesat, mendukung perekonomian daerah, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Wakil Ketua APINDO Kabupaten Kudus, Ali Imron, menyampaikan bahwa diskusi tersebut bertujuan menjalin silaturahmi antara pengusaha dengan calon kepala daerah. Para pengusaha juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai keluhan.
“Permasalahan yang kami sampaikan meliputi perizinan, pemasaran, hingga persoalan lingkungan industri. Semuanya membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
(red)
