BANDUNG – Sebanyak 10 provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU) hadir dalam Rapat Gabungan XXIV Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat.
Rapat ini mengangkat tema stabilisasi ketersediaan harga dan stok pangan serta akselerasi pariwisata prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si mengatakan pentingnya kerja sama kelembagaan direaktivasi dan didorong secara aktif terutama untuk kebermanfaatan provinsi anggota MPU.
Ada lima prioritas program yang dicanangkan oleh MPU yaitu; kolaborasi untuk menstabilkan harga pangan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), optimalisasi potensi pariwisata prioritas, kerja sama transportasi di kawasan aglomerasi, dan kerja sama perdagangan.
Suhajar yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024 mengungkapkan dari lima program prioritas tersebut ada dua program yang akan diimplementasikan di tahun ini yaitu stabilisasi harga pangan dan kerja sama akselerasi pariwisata prioritas anggota MPU.
“Program besar pangan dapat diinterpreasikan tentang bagaimana membangun digitalisasi rantai pasok pangan di provinsi anggota MPU dalam sisi komoditas tertentu misalnya (cabai merah, daging ayam, telur) mana yang surplus dan mana yang membutuhkan suplai”, ungkapnya.
Sebagai contoh pada komoditas beras, dimana di bulan Mei 2024 beras mengalami deflasi sebesar 3,59% secara agregat. Meskipun produksi beras mulai menurun, deflasi komoditas beras terjadi karena ketersediaan stok yang masih memadai.
Suhajar dalam paparannya menyebut jika 29 provinsi di Indonesia mengalami deflasi dan 8 provinsi mengalami inflasi. Hal inilah yang ia tekankan tentang pentingnya kerja sama yang dilandasi oleh keseimbangan dimana pemenuhan untuk provinsi tersebut harus diproritaskan sebelum didistribusikan ke provinsi lainnya.
Dalam aspek kepariwisataan, Tenaga Ahli MPU, Dr. Halilul Khairi menjelaskan usulan tentang bagaimana mensinergikan program secara efektif dan efisien terutama dalam meningkatkan PDRB per kapita masyarakat Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi beberapa program atau paket pariwisata yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Prancis dan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Thailand dimana ada paket tour overland hingga mewajibkan pengelola travel untuk berkunjungan ke toko-toko retail dan UMKM agar dapat merangsang pengeluaran untuk produk lokal kita.
Selain itu, halilul juga menekankan tentang urgensi dari investasi yang berkualitas dalam pariwisata. Kontribusi sektor swasta pada investasi di destinasi prioritas MPU menjadi kunci dalam peningkatan aksesibilitas dan perbaikan infrastruktur pariwisata.
Trend pertumbuhan pariwisata Indonesia dikatakannya semakin membaik dimana sampai bulan April 2024 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4 juta orang yang secara kumulatif meningkat sebesar 24,85% dari tahun sebelumnya.
Pada rapat kali ini, Suhajar memperkenalkan jajaran pengurus baru yang akan membantunya dalam mencapai program prioritas MPU diantaranya Dr. Halilul Khairi sebagai Tenaga Ahli, Zulfikri Armada sebagai Bendahara, Adnan Handaru sebagai Sekretaris, Faiz Abdullah Wafi sebagai Tenaga Profesional, dan Titi Fitriyanti sebagai Administrator.
Dalam penutupnya, Suhajar mengatakan “Pentingnya transformasi pariwisata dan stabilisasi harga serta stok pangan tidak hanya tentang memperbarui fasilitas, tapi juga merangkul teknologi, budaya lokal, dan prinsip keberlanjutan. Bersama MPU, kita ciptakan pengalaman yang lebih bermakna dan bertanggung jawab.
(Red)
