KUDUS – Surat terbuka yang dibuat seorang siswa SMK NU Miftahul Falah Kudus kepada Presiden RI terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan luas di masyarakat. Respons pun bermunculan, termasuk dari Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, yang menilai isi surat tersebut mewakili keresahan yang juga dirasakan sebagian publik
Muhdi menyebut kritik terhadap program MBG sejatinya sudah lama disuarakan berbagai pihak. Namun, menjadi perhatian lebih karena kali ini datang dari kalangan pelajar. Hal itu dinilainya sebagai tanda meningkatnya kepedulian siswa terhadap kondisi sekitar, khususnya dunia pendidikan.
“Ini bukan suara baru, banyak pihak sudah menyampaikan. Tapi menjadi istimewa karena disampaikan oleh siswa SMK. Artinya, ini juga bagian dari suara masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menentukan skala prioritas dalam pembangunan sektor pendidikan. Menurutnya, persoalan utama yang masih dihadapi saat ini berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik serta ketersediaan sarana prasarana sekolah.
Muhdi juga mengungkapkan bahwa masih banyak guru, terutama di sekolah swasta, yang menerima penghasilan jauh dari kata layak. Bahkan, ada yang hanya mendapatkan gaji di bawah satu juta rupiah per bulan.
“Kalau kita ingin pendidikan maju, pastikan dulu guru mendapatkan penghasilan yang layak. Baik guru negeri maupun swasta harus dijamin kesejahteraannya,” tegasnya.
Terkait program MBG, ia berpandangan bahwa pelaksanaannya sebaiknya lebih tepat sasaran, yakni difokuskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan lain yang lebih mendesak.
“Tidak semua siswa membutuhkan program itu. Lebih baik difokuskan pada yang benar-benar membutuhkan, sementara anggaran lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Muhdi juga memberikan apresiasi atas keberanian siswa tersebut dalam menyampaikan pendapatnya. Ia menilai isi surat disampaikan dengan cara yang santun, kritis, serta menunjukkan kepedulian terhadap kondisi guru.
“Ini anak yang berpikir kritis dan punya kepedulian. Justru harus kita apresiasi, bukan sebaliknya,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan tekanan terhadap siswa tersebut. Menurutnya, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara, termasuk pelajar.
“Saya berharap tidak ada intimidasi. Ini anak yang menyampaikan aspirasi dengan cara baik. Pemerintah cukup merespons secara bijak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, Budi Santosa, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati setiap perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat.
Ia mengaku baru menerima informasi tersebut dan akan mendalami lebih lanjut sebelum mengambil langkah. Menurutnya, kritik dari pelajar merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi.
“Kami menghargai perbedaan pendapat, termasuk dari siswa. Ini bagian dari dinamika yang harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.
Budi menambahkan, siswa yang menulis surat tersebut dikenal berprestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia menilai perlu adanya pendampingan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami persoalan ini secara utuh. Pendampingan penting agar siswa bisa berkembang dengan baik,” katanya.
Ia berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara siswa, sekolah, dan pemerintah, sehingga aspirasi yang muncul dapat disalurkan secara konstruktif dan memberi dampak positif bagi dunia pendidikan.
(red)
