JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak pemerintah untuk memberikan tanggapan yang terukur dan berbasis sistem terhadap temuan kasus yang disebut “super flu” di Indonesia, dengan tetap menghindari terjadinya kepanikan di kalangan masyarakat.
Yang disebut sebagai super flu dan tengah ramai diperbincangkan adalah influenza A (H3N2) subclade K, varian baru influenza yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi dan saat ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Peningkatan jumlah kasus dipengaruhi oleh dua faktor utama: ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain yang dominan, serta rendahnya tingkat kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Varian ini diketahui memiliki laju penularan yang lebih cepat, terutama pada kelompok anak-anak, remaja, dan lansia.
Edy menyampaikan bahwa istilah super flu telah tercatat dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Oleh karena itu, meskipun masyarakat tidak perlu merasa cemas secara berlebihan, pemerintah juga tidak boleh mengendurkan kewaspadaan dalam mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, permasalahan super flu tidak dapat hanya dilihat dari segi medis semata, melainkan juga memiliki keterkaitan erat dengan kesiapan anggaran di sektor kesehatan. Edy menilai bahwa alokasi anggaran perlu lebih difokuskan pada upaya pencegahan, deteksi dini, dan penguatan sistem surveilans penyakit, bukan hanya pada tanggapan setelah kasus menunjukkan kenaikan.
“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujarnya.
Selain itu, Legislator yang berasal dari Dapil Jawa Tengah III tersebut mengajak Kementerian Kesehatan untuk segera menetapkan dan memperbarui protokol kesehatan yang jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat dalam menghadapi peningkatan kasus influenza. Protokol tersebut dianggap penting agar seluruh masyarakat memiliki panduan yang seragam.
“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk soal penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” katanya.
Di lain pihak, Edy mengingatkan agar komunikasi yang disampaikan pemerintah tidak bersifat sensasional. Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa informasi yang tidak lengkap justru berpotensi memicu kepanikan dan penyebaran disinformasi.
“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tuturnya.
Edy juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan disiplin dalam menjaga kesehatan. Ia meminta agar publik selalu mengikuti anjuran resmi dari pemerintah, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar yang beredar di media sosial, serta konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
(red)
