Jakarta, 15 Oktober 2025, Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) terus menunjukkan eksistensinya sebagai wadah penguatan kapasitas alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) & Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digagas oleh Bawaslu RI. Dalam pertemuan resmi yang digelar di Jakarta, Ketua Umum PDB M. Rikza Hasballa bersama jajaran Pengurus Nasional PDB melakukan audiensi dengan Anggota Bawaslu RI, Ibu Lolly Suhenty, guna membahas penguatan kelembagaan dan arah kemitraan strategis antara PDB dan Bawaslu dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029 yang bermartabat.
Perisai Demokrasi Bangsa merupakan gerakan Alumni SKPP & P2P yang Tumbuh dari Bawah, Ketua Umum PDB M. Rikza Hasballa, menegaskan bahwa keberadaan PDB merupakan bentuk kemandirian dan semangat partisipatif alumni SKPP & P2P. Meski lahir tanpa dukungan anggaran & fasilitas memadai, PDB berkembang pesat di berbagai daerah. Hingga Oktober 2025, PDB telah terbentuk di 16 provinsi dan 36 kabupaten/kota.
“Kami tumbuh dari semangat alumni SKPP & P2P yang ingin terus berkontribusi dalam prose demokrasi bangsa ini. PDB hadir sebagai wadah bersama untuk belajar, berjejaring, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi serja mewadahi kebutuhan akan ruang partisipasi dan pengabdian pemuda yang konsen di isu kepemiluan dan demokrasi,” ujar Rikza
PDB berkomitmen menjadi mitra Bawaslu dalam memperkuat pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan integritas dalam proses pemilu. Menurut Ketua Umum PDB, organisasi ini juga tengah menyiapkan draft Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bawaslu RI agar kemitraan yang telah berjalan memiliki dasar hukum dan arah kerja yang lebih jelas.
“Kami berharap kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi jalan untuk pertukaran data, pelaksanaan FGD, seminar, pendidikan politik, hingga kegiatan desa anti politik uang & Desa Pengawasan, dll. Kami siap menjadi mitra aktif dalam pengawasan partisipatif, baik di masa tahapan maupun non-tahapan,” tambahnya.
Bawaslu Apresiasi dan Dukung Inisiatif Alumni SKPP & P2P Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan apresiasi dan dukungan atas konsistensi PDB dalam menjaga semangat pengawasan partisipatif di masyarakat. Ia menegaskan bahwa secara historis, PDB tidak dapat dilepaskan dari perjalanan SKPP & P2P yang menjadi cikal bakal terbentuknya jejaring pengawas partisipatif di Indonesia.
“Perisai Demokrasi Bangsa lahir dari kesepakatan para alumni SKPP & P2P. Bawaslu tentu tidak bisa mengintervensi ide dan gagasan yang muncul, namun kami mengakui PDB sebagai bagian dari strategi keberlanjutan pengawasan partisipatif. PDB membuktikan bahwa pendidikan pengawasan Bawaslu tidak berhenti setelah pelatihan, tapi bertransformasi menjadi gerakan nyata,” ujar Lolly.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip multi warna dan inklusivitas dalam setiap langkah organisasi. “Tolong pastikan PDB hadir untuk semua, jangan sampai hanya mewakili kelompok tertentu. Pastikan ada ruang bagi perempuan, pemuda, disabilitas, dan berbagai latar belakang untuk turut aktif, dengan begitu demokrasi kita akan kuat bila ruang partisipasi juga terbuka luas,” imbuhnya.
Selain itu, Lolly juga menyoroti pentingnya peran PDB dalam masa non-tahapan pemilu, di mana pengawasan partisipatif justru dapat dilakukan melalui edukasi publik, advokasi, dan gerakan sosial. “Banyak yang menganggap Bawaslu tidak bekerja di masa non-tahapan, padahal justru di masa inilah penguatan dilakukan. PDB dapat hadir sebagai mitra strategis Bawaslu di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Dukungan konkret terhadap PDB juga datang dari Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani “Bawaslu membuka ruang kolaborasi dengan PDB, baik melalui kegiatan media, pendidikan, maupun pembinaan komunitas. Kami ingin alumni SKPP & P2P terus terlibat dan menjadi role model dalam pengawasan berbasis masyarakat,” ungkap Iji.
PDB Sebagai Wadah Inklusif dan Katalis Demokrasi Ketua Umum PDB juga menegaskan bahwa lembaganya bukan milik satu golongan atau kelompok organisasi tertentu. PDB merupakan ruang terbuka bagi semua alumni SKPP, P2P dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi.
“Kami belajar dari perjalanan panjang, bahwa organisasi ini hanya bisa bertahan jika berbagi peran, ruang, dan jejaring. Kami berkomitmen menjadi wadah yang inklusif dan proporsional, tidak sektarian,” tegas Rikza.
Kedepan, PDB juga menyiapkan sejumlah program unggulan, seperti “Laskar Jaga Hak Pilih”, perpustakaan digital demokrasi, serta pendidikan politik lintas komunitas. Semua inisiatif tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat kesadaran warga terhadap hak-hak demokratisnya.
“Pemilu 2029 sudah di depan mata. Kami ingin memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan tidak hanya simbolik, tapi menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Bawaslu dan PDB bersama-sama akan terus berupaya menjaga integritas demokrasi bangsa,” tutup Lolly Suhenty.
