KUDUS – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan masyarakat Kudus untuk mewaspadai ancaman krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin nyata dampaknya terhadap kehidupan warga. Pesan itu disampaikan saat kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah” di Joglo Akhwan, Desa Ngebal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Minggu (21/6).
Dalam dialog yang dihadiri tokoh masyarakat dan para pimpinan wilayah tersebut, Lestari menegaskan bahwa Kudus memiliki sejarah panjang toleransi dan pelestarian budaya yang diwariskan para wali saat menyebarkan agama Islam. Menurutnya, nilai-nilai itu harus terus dijaga, termasuk dalam menghadapi tantangan pembangunan dan lingkungan hidup saat ini.
“Kita sedang berhadapan dengan ancaman ekologis yang sangat serius. Kondisi di hulu Gunung Muria dan hilir Sungai Wulan memerlukan perhatian serta intervensi kebijakan yang kuat,” ujarnya.
Lestari menilai alih fungsi lahan di kawasan lereng Muria menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir dan genangan di wilayah perkotaan.
Lahan yang sebelumnya mampu menyerap air kini berubah menjadi kawasan komersial, wisata, maupun pertanian musiman yang memiliki daya serap air lebih rendah.
Akibatnya, saat curah hujan tinggi, air dari kawasan pegunungan mengalir deras ke permukiman dan menyebabkan banjir yang semakin sering dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Bahkan, beberapa tahun lalu puluhan kepala desa dari Kabupaten Kudus dan Pati pernah melakukan audiensi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan kekhawatiran terkait kerusakan lingkungan di kawasan Muria.
“Kalau tidak diambil tindakan dan tidak ada edukasi kepada masyarakat, dampaknya bisa menjadi bencana yang lebih besar,” katanya.
Selain kerusakan di kawasan hulu, Lestari juga menyoroti kondisi wilayah pesisir yang mengalami penurunan muka tanah dan rob.
Ia mencontohkan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang menurutnya telah kehilangan lebih dari 6.600 hektare lahan sawah akibat terendam air laut.
“Masyarakat yang semula petani terpaksa menjadi nelayan. Bahkan ada yang tinggal di rumah yang sudah dikelilingi air. Kita tentu tidak ingin kondisi seperti itu terjadi di daerah lain,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak para pemimpin wilayah, tokoh masyarakat, dan warga untuk mulai melakukan pendataan serta pemetaan potensi kerusakan lingkungan di daerah masing-masing.
Aspirasi yang muncul dari masyarakat, lanjutnya, akan diteruskan ke pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan.
“Pembangunan harus berwawasan lingkungan. Kita harus menjaga Muria, menjaga sungai, dan menjaga ruang hidup masyarakat agar risiko bencana di masa depan bisa diminimalkan,” tegasnya.
(red)
