DEMAK – Dalam rangka meningkatkan pemahaman kader dan mempererat hubungan dengan masyarakat di bulan suci, DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mengadakan kegiatan pendidikan politik bertema “Menegakkan Integritas Politik melalui Spiritual Ramadan” pada hari Rabu, 18 Maret 2026.
Bidang penataan dan pengkondisian saksi pemilu DPD Partai Golkar Demak, Sodiq, yang menyampaikan informasi atas nama Ketua DPD Siswanto, menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya berkelanjutan yang perlu terus digalakkan. Menurutnya, momentum Ramadan sangat sesuai untuk menguatkan landasan moral dan integritas dalam menjalankan aktivitas politik.
“Pendidikan politik ini tidak hanya soal teori, tetapi juga membangun silaturahmi, meningkatkan pemahaman kader, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal,” ujarnya.
Sodiq menambahkan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menjembatani kader partai dengan masyarakat konstituen. Dengan demikian, diharapkan komunikasi dalam ranah politik dapat berjalan lebih lancar dan aspirasi dari rakyat dapat diterima dengan tepat.
Dalam acara tersebut, hadir berbagai unsur termasuk pengurus DPD Partai Golkar Demak, anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Demak, para ketua pimpinan kecamatan se-Kabupaten Demak, serta organisasi sayap, ormas pendiri, dan ormas yang didirikan oleh Partai Golkar.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Demak menekankan urgensi menjaga mutu demokrasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Ia menyatakan bahwa demokrasi memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah dan komponen masyarakat.
Namun demikian, jika berbagai tantangan dalam demokrasi tidak dikelola dengan baik, kata dia, dapat menimbulkan berbagai risiko seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi, meningkatnya konflik sosial akibat adanya polarisasi politik, hingga terjadinya penurunan legitimasi pemerintah.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Partisipasi aktif masyarakat melalui wadah seperti musyawarah desa, contohnya, dianggap sebagai bentuk konkrit keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Selain itu, generasi muda juga didorong untuk berkontribusi secara aktif melalui berbagai organisasi yang ada.
Menurutnya, prinsip keadilan dan kesetaraan harus selalu dijunjung tinggi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Sikap saling menghargai perbedaan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keragaman yang ada.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus tetap ditegakkan sebagai dasar utama dalam sistem demokrasi. Setiap bentuk pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Pendidikan politik, katanya, memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, mendorong partisipasi yang aktif, serta memperkuat pengawasan publik terhadap potensi terjadinya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat demokrasi. Dengan pemanfaatan media digital, pendidikan politik dapat menjangkau lebih luas dan efektif,” pungkasnya.
(red)
