SEMARANG – Gelombang dukungan terhadap komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Gerakan Jalan Lurus (GJL) Kota Semarang bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah menyuarakan desakan serupa secara lantang.
Kedua organisasi lintas sektor ini menilai korupsi sistemik masih menjadi benalu utama yang menghambat akselerasi pembangunan nasional dan memiskinkan masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap proses hukum berjalan profesional, transparan, objektif, dan bebas dari intervensi politik.
Ketua GJL Kota Semarang, Budi, menegaskan bahwa korupsi tidak boleh lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merampas hak-hak sosial-ekonomi masyarakat.
Menurutnya, indikator keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan keadilan sosial sangat bergantung pada keberanian negara menyapu bersih para koruptor di semua lini, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami mendukung penuh ketegasan Presiden Prabowo dalam membersihkan negara ini dari praktik korupsi. Namun, catatannya adalah penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Siapa pun aktor di baliknya, jika terbukti menilap uang rakyat, wajib diseret ke meja hijau,” ujar Budi di Semarang, Ahad (12/7).
Senada dengan Budi, Ketua FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim, memaparkan dampak destruktif korupsi dari kacamata kaum marginal. Ia menilai anggaran negara yang bocor akibat dikorupsi berdampak langsung pada minimnya subsidi sosial, buruknya fasilitas publik, hingga lambatnya pemerataan kesejahteraan yang seharusnya dinikmati oleh kalangan buruh dan pekerja.
Bagi FSPMI, pemberantasan korupsi yang konsisten dan berkeadilan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, berintegritas, dan mampu menyerap tenaga kerja secara adil.
“Komitmen Presiden Prabowo untuk membersihkan kabinet dan instansi pemerintahan dari mental korup adalah angin segar. Tapi, kami mengingatkan agar tidak boleh ada perlindungan atau hak istimewa bagi pihak tertentu. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Aulia Hakim.
Dukungan kolaboratif dari GJL Kota Semarang dan FSPMI Jawa Tengah ini sejalan dengan pidato-pidato politik Presiden Prabowo yang kerap menekankan pentingnya penguatan supremasi hukum serta reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).
Baik Budi maupun Aulia sepakat bahwa komitmen politik tersebut harus segera diejawantahkan ke dalam langkah konkret oleh institusi penegak hukum—seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri. Mereka berharap tidak ada lagi kasus korupsi yang mengendap atau penanganannya tebang pilih berdasarkan konstelasi politik.
