KUDUS – Forum Sedulur Maiyah Kudus edisi ke-104 menggelar diskusi bertajuk “Ngatur Catur” di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kudus, Sabtu (11/7/2026) malam. Forum yang menghadirkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, serta Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi itu menjadi ruang dialog mengenai demokrasi, budaya politik, hingga tantangan peradaban Indonesia.
Mengawali pemaparannya, Tiyo Ardianto mengajak peserta menelaah persoalan bangsa dengan menelusuri akar dari setiap perilaku manusia. Menurutnya, seluruh tindakan berawal dari cara berpikir yang kemudian berkembang menjadi ucapan, tindakan, kebiasaan, budaya, karakter, hingga akhirnya membentuk peradaban.
“Kalau seseorang berpikir keliru, maka peluang untuk berbicara keliru juga semakin besar. Ketika kesalahan itu terus diulang, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan akhirnya berubah menjadi budaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kekeliruan akan lebih mudah diperbaiki ketika masih berada dalam ranah pikiran. Sebaliknya, saat telah diungkapkan di ruang publik, persoalan tersebut bukan lagi sekadar menyangkut benar atau salah, tetapi juga berkaitan dengan harga diri dan citra seseorang.
Dari kerangka berpikir tersebut, Tiyo menghubungkannya dengan berbagai persoalan kebangsaan, terutama praktik korupsi. Menurutnya, korupsi tidak cukup dipahami sebagai tindakan individual, melainkan perlu dilihat apakah telah berkembang menjadi budaya yang terus diwariskan dalam sistem kehidupan berbangsa.
Ia menilai penyimpangan yang berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan berulang kali akan bergeser dari sekadar tindakan menjadi kebiasaan bersama.
“Dari tindakan bisa menjadi budaya. Kalau budaya itu terus berlangsung tanpa ada budaya tanding yang mampu memperbaikinya, maka akan berubah menjadi karakter,” katanya.
Karakter yang terbentuk dalam waktu panjang, lanjutnya, akan memengaruhi cara masyarakat memandang nilai benar dan salah. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun budaya integritas, akuntabilitas, serta transparansi sebagai penyeimbang.
Tiyo kemudian mengajak peserta merefleksikan posisi persoalan yang kini dihadapi Indonesia.
“Apakah persoalan kita masih berada pada level kebijakan, tindakan, budaya, karakter, atau bahkan sudah menyentuh peradaban? Itu yang perlu kita renungkan bersama,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengulas perjalanan demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Menurutnya, sistem republik yang dipilih Indonesia menempatkan partisipasi rakyat sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Namun demikian, ia berpandangan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi yang baik. Mengutip pemikiran filsuf Yunani Plato, Tiyo menyebut demokrasi berpotensi menyimpang apabila dijalankan oleh masyarakat yang belum memiliki kecakapan politik.
“Dalam demokrasi, rakyat harus cerdas. Kalau tidak, demokrasi hanya akan dikuasai oleh kelompok elite,” katanya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan prinsip trias politica yang menurutnya belum berjalan optimal. Mekanisme saling mengawasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dinilai masih belum mampu menjalankan fungsi kontrol secara maksimal.
Selain itu, Tiyo mengkritisi tingginya biaya politik dalam sistem pemilu yang dinilai dapat memicu praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Di sisi lain, ia juga menilai budaya feodal masih kuat mewarnai kehidupan politik Indonesia.
“Demokrasi mengandaikan semua orang setara, sedangkan feodalisme mengandaikan adanya tingkatan atau hierarki,” jelasnya.
Menurutnya, budaya feodal mendorong hubungan politik yang lebih mengedepankan loyalitas pribadi dibandingkan kompetensi. Fenomena tersebut, kata dia, tampak dari kecenderungan sebagian orang mencari kedekatan dengan pemegang kekuasaan demi memperoleh jabatan tertentu.
Meski menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi bangsa, Tiyo menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengajak masyarakat bersikap pesimistis. Ia justru mengajak setiap individu memulai perubahan dari lingkungan terdekat, baik diri sendiri, keluarga, maupun komunitas.
Ia juga mengingatkan tantangan baru berupa algoritma media sosial yang dinilai dapat memperkuat polarisasi dan mendorong masyarakat terjebak dalam budaya saling membandingkan.
Menutup pemaparannya, Tiyo mengajak masyarakat tetap optimistis dan terus memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing.
“Seseorang mungkin tidak bisa menjadi pemimpin perubahan, tetapi bisa mengisi ruang-ruang kosong yang masih membutuhkan kontribusi. Yang penting tetap berpihak kepada nilai-nilai kebenaran,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi memaknai tema “Ngatur Catur” sebagai gambaran mengenai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, sebagaimana permainan catur yang seluruh bidaknya digerakkan oleh pemain, jalannya pemerintahan dalam negara demokrasi juga ditentukan oleh masyarakat melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu.
“Di negara demokrasi, masyarakat mengatur jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu,” katanya.
Kholid kemudian membagikan pengalamannya sebagai aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru. Ia mengisahkan keterlibatannya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebelum bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Menurutnya, aktivitas demonstrasi pada pertengahan 1990-an memiliki risiko yang jauh lebih besar dibanding saat ini. Aksi mahasiswa kerap dibubarkan aparat keamanan, sementara para aktivis menghadapi ancaman penangkapan.
Ia juga mengenang berbagai gerakan yang mengkritisi pemerintahan Orde Baru, termasuk dinamika menjelang Reformasi 1998. Kholid menuturkan bahwa setelah deklarasi PRD pada 1996 hingga peristiwa Kudatuli, banyak aktivis harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan.
Meski Reformasi berhasil menghadirkan pergantian pemerintahan, menurutnya masih banyak cita-cita perubahan yang belum sepenuhnya tercapai. Pergantian pemimpin, kata dia, belum otomatis mengubah sistem politik maupun tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Karena itu, Kholid menilai forum-forum diskusi seperti Maiyah tetap memiliki peran penting sebagai ruang bertukar gagasan, memperkuat kesadaran publik, sekaligus menjaga semangat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Diskusi yang berlangsung hingga larut malam tersebut diikuti aktivis, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai kalangan. Selain membahas perkembangan demokrasi nasional, forum juga menjadi wadah refleksi mengenai pentingnya menjaga daya kritis masyarakat sembari tetap menumbuhkan optimisme dalam menghadapi tantangan bangsa.
(red)
