Diskursus mengenai keterwakilan perempuan dalam kancah politik lokal di Kabupaten Brebes sering kali terjebak pada capaian kuantitatif semata. Meskipun secara administratif pemenuhan kuota gender menunjukkan tren positif, muncul pertanyaan fundamental secara ontologis: Apakah kehadiran perempuan di ruang publik Brebes merepresentasikan agensi politik yang mandiri, atau sekadar manifestasi dari politik pencitraan (politics of presence) yang bersifat artifisial?
Pertama, hegemoni Patriarki dan Personalisasi Politik. Secara sosiologis, struktur politik di Brebes masih terkungkung dalam sistem patriarki yang berakar kuat. Kehadiran perempuan dalam bursa kepemimpinan maupun legislatif sering kali bukan merupakan hasil dari proses kaderisasi meritokratis, melainkan produk dari personalisasi politik.
Dalam banyak kasus, figur perempuan muncul sebagai instrumen untuk mempertahankan status quo dinasti politik. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai proxy representation, di mana perempuan memegang jabatan formal, namun otoritas pengambilan keputusan strategis tetap berada di bawah kendali patronase maskulin. Hal ini mereduksi esensi kepemimpinan perempuan menjadi sekadar tameng elektoral untuk mengamankan konsolidasi kekuasaan keluarga atau kelompok tertentu.
Kedua, kesenjangan Subtansial: Antara Deskriptif dan Substantif. Dalam teori keterwakilan, kita harus membedakan antara representasi deskriptif (kesamaan karakteristik visual/gender) dan representasi substantif (kesamaan kepentingan kebijakan). Di Brebes, terdapat diskoneksi yang tajam di antara keduanya.
Tiga, komodifikasi Suara dan Politik Lipstik. Eksploitasi identitas gender dalam kampanye politik di Brebes cenderung bersifat komodifikatif. Pemilih perempuan, yang merupakan basis massa signifikan, didekati dengan narasi-narasi emosional dan simbolik, namun jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang teknokratis. Fenomena “Politik Lipstik” ini memperlihatkan bahwa perempuan hanya dijadikan subjek mobilisasi suara, bukan subjek pemberdayaan politik.
Sudah 3 periode pilkada Brebes dipimpin oleh perempuan. Evolusi kepemimpinan perempuan di Brebes mencapai titik krusial melalui kehadiran Paramitha Widya Kusuma. Berbeda dengan gaya kepemimpinan Idza Priyanti yang lebih menekankan pada pendekatan populis-tradisional, Paramitha memperkenalkan dimensi baru: Agensi Politik Berbasis Jejaring (Network Agency). Melalui perannya di parlemen nasional, ia mencoba membuktikan bahwa perempuan Brebes mampu melakukan manuver lintas struktural.
Namun, secara teoritis menurut teori Nancy Fraser, perubahan yang dibawa Paramitha memicu perdebatan mengenai substantive representation. Apakah program-program yang ditarik dari pusat benar-benar melakukan Redistribusi kesejahteraan bagi akar rumput perempuan Brebes, ataukah itu sekadar pencitraan teknokratis untuk memperkuat legitimasi trah politiknya?
Ketika Paramitha dan Shintya muncul secara simultan dalam panggung politik, publik dihadapkan pada Paradoks Pitkin: Kehadiran perempuan (deskriptif) di Brebes memang masif, namun secara sistemik hal ini justru memperkuat fenomena Glass Ceiling bagi perempuan lain di luar lingkaran elit. Perubahan yang dibawa bersifat ‘top-down’ (dari atas ke bawah), yang meskipun terlihat progresif secara administratif, namun seringkali gagal menyentuh dekonstruksi patriarki di level kultural desa-desa di Brebes.
Brebes memerlukan reorientasi politik yang menempatkan perempuan bukan sebagai pelengkap kuota, melainkan sebagai aktor intelektual yang mampu meredefinisikan arah pembangunan daerah secara inklusif dan berkeadilan.
Karya : Nazilatul Azmi Salsabillah
