Indonesia pasca-Reformasi 1998 diklaim sebagai salah satu negara terbesar demokrasi. Dalam banyak studi antropologi, sosiologi, dan ilmu politik, Indonesia dirujuk sebagai contoh penting kompatibilitas dan keharmonisan relasi Islam dan demokrasi; di Indonesia, Islam dan demokrasi tidak saling kontradiktif dan konflik. Sebagai contoh, feminisme—salah satu praxis demokrasi—menjadi agenda aktivisme yang hidup di kalangan Muslim Indonesia.
Pemilu 2024 memunculkan pertanyaan, apakah demokrasi benar-benar bisa menjadi bagian sistem dan budaya politik yang mapan di Indonesia? Pada pemilu lalu, beberapa kalangan akademisi dan aktivis menunjukkan keresahannya terkait degradasi demokrasi (democratic backlash) yang dipertontonkan melalui berbagai manuver politik yang melibatkan kekuasaan.
Pertanyaan di atas penting menjadi pemikiran dan refleksi bersama karena keresahan para akademisi dan aktivis yang, meski viral di internet, tidak menjadi alat kritik yang bisa memengaruhi politik elektoral. Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung ”susu dan makan gratis” dan paling menjadi target kritik degradasi demokrasi menjadi pasangan paling unggul, mendapatkan hampir 60 persen suara. Sekali lagi, meski viral di internet, kampanye mengusung demokrasi masih sangat jauh dari populer.
Demokrasi yang tidak populer di kalangan orang muda adalah kegagalan gerakan demokrasi yang tidak mengagendakan pembangunan ruang-ruang belajar, di dalam atau di luar sekolah, bagi mereka untuk melalui proses learn, unlearn, dan relearn itu. Pertanyaan tentang posisi demokrasi pasca-pemilu perlu mendorong kita membangun agenda-agenda strategis penguatan demokrasi, sekali lagi, dalam konteks membangun trayek sejarah.
Karya : Tomi Hidayat, Badko Bali-Nusra
