SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengeluarkan pernyataan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap.
Ia menegaskan bahwa telah secara berulang kali menekankan pentingnya menjaga integritas bagi seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya.
Gubernur menyampaikan rasa prihatin terhadap peristiwa tersebut, mengingat sebelumnya telah ada dua kepala daerah yang terlibat kasus serupa, yaitu Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata dia, Sabtu (14/3/2026).
Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan KPK, khususnya melalui Gugus Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Kerjasama ini dilakukan untuk memberikan pembinaan dan pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Jawa Tengah.
Selain itu, pada peringatan Hari Korupsi Dunia yang lalu, seluruh pejabat juga telah mendapatkan peringatan agar tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan terutama tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum.
Mengenai proses hukum yang sedang berjalan terkait temuan KPK di Cilacap, Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pihaknya menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.
Sementara itu, ia juga mengajak agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh bupati, wali kota, wakilnya, serta jajaran ASN.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tandasnya.
Menurutnya, wujud dari integritas tersebut adalah melakukan tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Hal ini sangat penting untuk menjamin jalannya birokrasi yang bersih dan berkualitas.
“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,” lanjutnya.
Selain mengingatkan tentang integritas, Gubernur juga sedang memantau kondisi pemerintahan di Kabupaten Cilacap serta kelancaran pelayanan publik bagi masyarakat.
Ia telah memberikan instruksi agar tidak ada gangguan apapun dalam pelayanan, terutama mengingat pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan layanan untuk mudik dan balik Lebaran Tahun 2026.
(red)
