KUDUS – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen kuat pemerintah provinsi untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah eks Karesidenan Pati melalui alokasi dana sebesar Rp461 miliar. Kepastian ini disampaikan secara langsung saat acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di lingkungan Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026).
Luthfi mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan di daerah disusun menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Hal ini dimaksudkan agar berbagai usulan program yang disepakati benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat setempat, bukan sekadar arahan dari pusat.
“Musrenbang memang sudah diketuk, tetapi kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan daerah,” ujar Luthfi di hadapan para kepala daerah, anggota DPRD, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-wilayah eks Karesidenan Pati.
Rincian pembagian anggaran senilai total Rp461 miliar tersebut telah ditetapkan untuk lima kabupaten di kawasan Pantura timur Jawa Tengah. Alokasinya meliputi Kabupaten Jepara sebesar Rp81 miliar, Kudus Rp123 miliar, Pati Rp98 miliar, Rembang Rp68 miliar, dan Blora Rp80 miliar.
Menurut Gubernur, besaran dana tersebut merupakan keputusan final pemerintah provinsi sebagai wujud dukungan nyata demi percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut.
“Kudus paling besar Rp123 miliar. Ini harga mati, tidak usah diperdebatkan lagi,” tegasnya dengan nada tegas.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya daya cipta dan inovasi dari pemerintah daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak. Ia meminta seluruh pejabat publik tidak hanya bekerja sekadar memenuhi administrasi rutin, tetapi harus mampu melahirkan terobosan baru yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah masing-masing.
Sebagai contoh keberhasilan, Luthfi menyebutkan capaian provinsi Jawa Tengah yang berhasil menarik komitmen investasi mencapai Rp16 triliun hanya dalam satu malam melalui forum pertemuan investasi beberapa waktu lalu. Prestasi ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa daerah harus bergerak aktif dan berani berinovasi.
“Kita tidak boleh seperti menara gading. Harus kreatif dan berani membuat terobosan,” katanya.
Di tengah tekanan geopolitik dunia seperti perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, hingga persaingan ekonomi antarnegara, Luthfi memastikan kondisi ekonomi Jawa Tengah masih cukup stabil dan terjaga. Pertumbuhan ekonomi provinsi pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mencapai angka 5,89 persen, atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, indikator kesejahteraan lain juga menunjukkan perbaikan. Angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah kini berada di level 4,32 persen, sementara persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 9,39 persen.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan arah kebijakan pembangunan tahap kedua yang akan digulirkan mulai tahun 2027. Fokus utamanya adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor pariwisata dinilai sebagai salah satu penggerak ekonomi yang paling potensial. Pada tahun 2025 lalu, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman tercatat tumbuh hingga 10,60 persen, angka yang melampaui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Dampak positifnya juga terlihat dari lonjakan jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2025 saja, jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Tengah diproyeksikan mencapai 74,4 juta orang, dengan kontribusi nilai ekonomi yang diterima daerah mencapai Rp72,62 triliun.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, pemerintah menyiapkan beragam program unggulan, mulai dari pengembangan desa wisata, wisata ramah muslim, pelatihan pembuat konten digital untuk desa wisata, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Khusus untuk wilayah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora (Jekuti-Banglor), pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek strategis. Di antaranya adalah peningkatan kualitas jalan penghubung antarwilayah, pengembangan destinasi wisata religi, serta penyediaan akses internet yang memadai di kawasan desa wisata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengingatkan bahwa tantangan utama yang masih dirasakan masyarakat hingga saat ini berkaitan erat dengan ketersediaan lapangan kerja dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Berdasarkan hasil evaluasi dan penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD Jawa Tengah, isu ekonomi menjadi keluhan terbesar masyarakat dengan persentase mencapai 57 persen dari total permasalahan yang masuk.
“Yang paling dirasakan masyarakat adalah pengangguran, kesempatan kerja, kenaikan sembako, dan BBM,” ujarnya.
Sarif memberikan apresiasi atas peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah selama tahun 2025 yang tercatat sebagai salah satu yang terbesar secara nasional. Namun, ia berharap kehadiran para investor tersebut benar-benar mampu membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja lokal.
“Pembangunan harus menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong adanya keselarasan dan sinkronisasi antara program kerja pemerintah daerah dengan usulan yang disampaikan DPRD. Hal ini penting agar seluruh kebijakan pembangunan memiliki sasaran yang jelas dan terukur, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan yang masih menjadi prioritas utama.
(red)
