JAKARTA – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Edy Wuryanto, menyambut baik langkah pembenahan yang dilakukan oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), terutama dalam hal penguatan tata kelola dan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia mengingatkan bahwa perbaikan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi saja, melainkan harus menyentuh sisi distribusi kebutuhan pangan agar ekonomi masyarakat daerah ikut terangkat.
Menurut Edy, data yang pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari program besar ini belum merata, di mana baru sekitar 5 persen dari total dana program yang dinikmati oleh masyarakat lokal.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat program ini seharusnya menjadi penggerak utama bagi para petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai wilayah.
“Data yang pernah disampaikan KPK menunjukkan hanya sekitar 5 persen dana MBG yang dinikmati masyarakat lokal. Ini harus menjadi perhatian serius. Program sebesar ini semestinya mampu menggerakkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM di daerah,” kata Edy.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat atau jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Lebih dari itu, program ini harus mampu memicu perputaran ekonomi di tingkat lokal dengan melibatkan produsen dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok bahan baku.
Oleh sebab itu, penataan sistem penyediaan bahan pangan harus menjadi agenda utama pimpinan baru BGN, agar kebutuhan gizi dapat dipenuhi dari potensi daerah dan tidak bergantung pada segelintir pemasok besar saja.
“Jangan sampai program yang sangat besar ini justru tidak memberi dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok harus ditata agar petani, nelayan, peternak, dan UMKM menjadi bagian dari ekosistem MBG,” ujarnya.
Selain perbaikan sistem pasokan, Edy juga mendukung langkah BGN untuk memprioritaskan peningkatan kualitas layanan SPPG.
Sejak awal, Komisi IX DPR RI telah menekankan bahwa setiap unit pelayanan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan sebelum diizinkan beroperasi.
Standar yang dimaksud meliputi kelayakan penjamah makanan, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta verifikasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan.
“Komisi IX sejak awal menegaskan bahwa sebelum beroperasi, SPPG harus memenuhi standar penjamah makanan, memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta melalui verifikasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Kualitas tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Sebagai legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III, Edy menambahkan bahwa SPPG yang sudah beroperasi namun belum lengkap persyaratannya harus segera dibenahi agar jaminan kualitas bagi penerima manfaat tetap terjaga. Ia juga mengingatkan kembali bahwa tujuan utama MBG adalah menekan angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan besar bangsa.
Oleh karena itu, sasaran program harus lebih diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak usia dini yang berada dalam rentang 1.000 hari pertama kehidupan.
“Generasi emas Indonesia ditentukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu wilayah-wilayah dengan angka stunting dan malnutrisi tinggi, terutama di daerah 3T, harus menjadi prioritas layanan MBG. Selama ini masih ada kantong-kantong stunting yang belum memperoleh layanan secara optimal,” ujarnya.
Lebih jauh, Edy menilai penataan sistem pasokan bahan pangan dalam MBG tidak dapat diselesaikan sendiri oleh BGN. Diperlukan kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, hingga pelaku usaha lokal agar perubahan ini berhasil.
Menurutnya, pengaturan distribusi skala nasional tidak bisa dilakukan dengan cara sentralistik, melainkan butuh kolaborasi agar program ini mampu meningkatkan gizi sekaligus menyejahterakan ekonomi daerah.
“BGN harus terus melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menata rantai pasok nasional bukan pekerjaan yang mudah dan tidak mungkin dilakukan secara sentralistik. Kolaborasi menjadi kunci agar program ini berhasil meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Edy berharap perubahan kepemimpinan di BGN menjadi momentum pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola, kualitas layanan, ketepatan sasaran penanganan stunting, hingga sistem pasokan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan program ke depan bukan hanya soal jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi kualitas layanan yang terjamin, penurunan angka stunting, serta manfaat ekonomi yang nyata dirasakan warga di seluruh daerah.
“Ke depan, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan. Yang lebih penting adalah kualitas layanan terjaga, stunting berkurang, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah,” ucapnya.
(red)
