TUTUR MEDIA

Tag: Mbg

  • Edy Wuryanto: Rantai Pasok MBG Harus Ditata, Agar Petani dan UMKM Dapat Manfaat Ekonomi

    Edy Wuryanto: Rantai Pasok MBG Harus Ditata, Agar Petani dan UMKM Dapat Manfaat Ekonomi

    JAKARTA – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Edy Wuryanto, menyambut baik langkah pembenahan yang dilakukan oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), terutama dalam hal penguatan tata kelola dan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Namun, ia mengingatkan bahwa perbaikan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi saja, melainkan harus menyentuh sisi distribusi kebutuhan pangan agar ekonomi masyarakat daerah ikut terangkat.

    Menurut Edy, data yang pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari program besar ini belum merata, di mana baru sekitar 5 persen dari total dana program yang dinikmati oleh masyarakat lokal.

    Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat program ini seharusnya menjadi penggerak utama bagi para petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai wilayah.

    “Data yang pernah disampaikan KPK menunjukkan hanya sekitar 5 persen dana MBG yang dinikmati masyarakat lokal. Ini harus menjadi perhatian serius. Program sebesar ini semestinya mampu menggerakkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM di daerah,” kata Edy.

    Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat atau jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

    Lebih dari itu, program ini harus mampu memicu perputaran ekonomi di tingkat lokal dengan melibatkan produsen dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok bahan baku.

    Oleh sebab itu, penataan sistem penyediaan bahan pangan harus menjadi agenda utama pimpinan baru BGN, agar kebutuhan gizi dapat dipenuhi dari potensi daerah dan tidak bergantung pada segelintir pemasok besar saja.

    “Jangan sampai program yang sangat besar ini justru tidak memberi dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok harus ditata agar petani, nelayan, peternak, dan UMKM menjadi bagian dari ekosistem MBG,” ujarnya.

    Selain perbaikan sistem pasokan, Edy juga mendukung langkah BGN untuk memprioritaskan peningkatan kualitas layanan SPPG.

    Sejak awal, Komisi IX DPR RI telah menekankan bahwa setiap unit pelayanan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan sebelum diizinkan beroperasi.

    Standar yang dimaksud meliputi kelayakan penjamah makanan, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta verifikasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan.

    “Komisi IX sejak awal menegaskan bahwa sebelum beroperasi, SPPG harus memenuhi standar penjamah makanan, memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta melalui verifikasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Kualitas tidak boleh ditawar,” tegasnya.

    Sebagai legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III, Edy menambahkan bahwa SPPG yang sudah beroperasi namun belum lengkap persyaratannya harus segera dibenahi agar jaminan kualitas bagi penerima manfaat tetap terjaga. Ia juga mengingatkan kembali bahwa tujuan utama MBG adalah menekan angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan besar bangsa.

    Oleh karena itu, sasaran program harus lebih diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak usia dini yang berada dalam rentang 1.000 hari pertama kehidupan.

    “Generasi emas Indonesia ditentukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu wilayah-wilayah dengan angka stunting dan malnutrisi tinggi, terutama di daerah 3T, harus menjadi prioritas layanan MBG. Selama ini masih ada kantong-kantong stunting yang belum memperoleh layanan secara optimal,” ujarnya.

    Lebih jauh, Edy menilai penataan sistem pasokan bahan pangan dalam MBG tidak dapat diselesaikan sendiri oleh BGN. Diperlukan kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, hingga pelaku usaha lokal agar perubahan ini berhasil.

    Menurutnya, pengaturan distribusi skala nasional tidak bisa dilakukan dengan cara sentralistik, melainkan butuh kolaborasi agar program ini mampu meningkatkan gizi sekaligus menyejahterakan ekonomi daerah.

    “BGN harus terus melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menata rantai pasok nasional bukan pekerjaan yang mudah dan tidak mungkin dilakukan secara sentralistik. Kolaborasi menjadi kunci agar program ini berhasil meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.

    Edy berharap perubahan kepemimpinan di BGN menjadi momentum pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola, kualitas layanan, ketepatan sasaran penanganan stunting, hingga sistem pasokan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal.

    Ia menegaskan, ukuran keberhasilan program ke depan bukan hanya soal jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi kualitas layanan yang terjamin, penurunan angka stunting, serta manfaat ekonomi yang nyata dirasakan warga di seluruh daerah.

    “Ke depan, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan. Yang lebih penting adalah kualitas layanan terjaga, stunting berkurang, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah,” ucapnya.

    (red)

  • Edy Wuryanto Soroti Prioritas BGN, Lebih Banyak untuk Kendaraan daripada Makanan

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mempertanyakan komposisi belanja anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak efisien dan berpotensi menggeser fokus utama dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, dominasi alokasi dana untuk belanja penunjang, khususnya pengadaan kendaraan, menunjukkan adanya kekeliruan dalam menentukan skala prioritas.

    Berdasarkan data yang ada, anggaran yang disiapkan untuk belanja kendaraan mencapai Rp1,39 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun direncanakan khusus untuk pembelian lebih dari 20 ribu unit sepeda motor listrik. Selain itu, terdapat pula alokasi dana senilai Rp623,3 miliar yang digunakan untuk pengadaan perlengkapan lainnya, mulai dari pakaian, sepatu, hingga kaos kaki.

    “Ini program gizi, maka seharusnya yang menjadi prioritas adalah makanan,” tegas Edy.

    Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa meskipun anggaran tersebut telah disahkan untuk Tahun Anggaran 2025, upaya efisiensi tetap mutlak dilakukan. Ia meminta agar proses pengadaan barang-barang yang dianggap tidak mendesak dihentikan sementara hingga tersedia hasil evaluasi yang komprehensif.

    “Meski anggarannya sudah disetujui, sebaiknya tetap diefisiensikan. Pengadaan berikutnya dihentikan dulu sampai ada evaluasi yang jelas,” ujar legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut.

    Edy juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengaku belum mengetahui detail rencana pembelian motor listrik tersebut dan sebelumnya sempat menolak usulan serupa karena dinilai bukan prioritas.

    Oleh sebab itu, ia menilai penting adanya koordinasi yang lebih erat antara BGN dan Kementerian Keuangan agar setiap pengadaan benar-benar selaras dengan tujuan program.

    “Kementerian Keuangan perlu menyisir ulang untuk melakukan efisiensi seperti yang dilakukan di kementerian lain,” tambahnya.

    Tidak hanya soal alokasi dana, Edy juga mengingatkan aspek regulasi, khususnya terkait Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang membuka peluang mekanisme penunjukan langsung. Ia menilai aturan tersebut perlu ditinjau ulang untuk mencegah terulangnya praktik pengadaan yang tidak tepat sasaran.

    “Kalau mekanisme penunjukan langsung ini tidak diperbaiki, maka potensi pembelian yang tidak tepat akan terus terjadi. Ini harus direvisi,” ungkapnya.

    Terakhir, Edy menekankan agar pengadaan motor listrik dan barang non-esensial lainnya sebaiknya dibatalkan demi menjaga fokus program. Uang negara harus dipastikan benar-benar kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pemenuhan gizi.

    “Uang negara harus dipastikan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pemenuhan gizi. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan penggunaannya. Tanpa koreksi yang serius, program MBG berisiko kehilangan substansi utamanya,” pungkasnya.

    (red)

  • Suara Kritis Pelajar di Kudus Soal MBG Tuai Sorotan, PGRI Jateng Tekankan Tanpa Tekanan

    ‎KUDUS – Surat terbuka yang dibuat seorang siswa SMK NU Miftahul Falah Kudus kepada Presiden RI terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan luas di masyarakat. Respons pun bermunculan, termasuk dari Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, yang menilai isi surat tersebut mewakili keresahan yang juga dirasakan sebagian publik

    ‎Muhdi menyebut kritik terhadap program MBG sejatinya sudah lama disuarakan berbagai pihak. Namun, menjadi perhatian lebih karena kali ini datang dari kalangan pelajar. Hal itu dinilainya sebagai tanda meningkatnya kepedulian siswa terhadap kondisi sekitar, khususnya dunia pendidikan.

    ‎“Ini bukan suara baru, banyak pihak sudah menyampaikan. Tapi menjadi istimewa karena disampaikan oleh siswa SMK. Artinya, ini juga bagian dari suara masyarakat,” ujarnya.

    ‎Ia menekankan pentingnya menentukan skala prioritas dalam pembangunan sektor pendidikan. Menurutnya, persoalan utama yang masih dihadapi saat ini berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik serta ketersediaan sarana prasarana sekolah.

    ‎Muhdi juga mengungkapkan bahwa masih banyak guru, terutama di sekolah swasta, yang menerima penghasilan jauh dari kata layak. Bahkan, ada yang hanya mendapatkan gaji di bawah satu juta rupiah per bulan.

    ‎“Kalau kita ingin pendidikan maju, pastikan dulu guru mendapatkan penghasilan yang layak. Baik guru negeri maupun swasta harus dijamin kesejahteraannya,” tegasnya.

    ‎Terkait program MBG, ia berpandangan bahwa pelaksanaannya sebaiknya lebih tepat sasaran, yakni difokuskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan lain yang lebih mendesak.

    ‎“Tidak semua siswa membutuhkan program itu. Lebih baik difokuskan pada yang benar-benar membutuhkan, sementara anggaran lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.

    ‎Muhdi juga memberikan apresiasi atas keberanian siswa tersebut dalam menyampaikan pendapatnya. Ia menilai isi surat disampaikan dengan cara yang santun, kritis, serta menunjukkan kepedulian terhadap kondisi guru.

    ‎“Ini anak yang berpikir kritis dan punya kepedulian. Justru harus kita apresiasi, bukan sebaliknya,” katanya.

    ‎Ia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan tekanan terhadap siswa tersebut. Menurutnya, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara, termasuk pelajar.

    ‎“Saya berharap tidak ada intimidasi. Ini anak yang menyampaikan aspirasi dengan cara baik. Pemerintah cukup merespons secara bijak,” tegasnya.

    ‎Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, Budi Santosa, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati setiap perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat.

    ‎Ia mengaku baru menerima informasi tersebut dan akan mendalami lebih lanjut sebelum mengambil langkah. Menurutnya, kritik dari pelajar merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi.

    ‎“Kami menghargai perbedaan pendapat, termasuk dari siswa. Ini bagian dari dinamika yang harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.

    ‎Budi menambahkan, siswa yang menulis surat tersebut dikenal berprestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia menilai perlu adanya pendampingan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.

    ‎“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami persoalan ini secara utuh. Pendampingan penting agar siswa bisa berkembang dengan baik,” katanya.

    ‎Ia berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara siswa, sekolah, dan pemerintah, sehingga aspirasi yang muncul dapat disalurkan secara konstruktif dan memberi dampak positif bagi dunia pendidikan.

    (red)

  • Siswa Kudus Viral Tolak MBG, Pihak Sekolah Beri Respons

    KUDUS – Kasus seorang siswa SMK di Kabupaten Kudus yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui surat terbuka menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat yang disertai dengan rasa tanggung jawab.

    Kepala SMK NU Miftahul Falah, Tri Lestari, membenarkan bahwa pelaku aksi tersebut adalah murid di sekolahnya. Ia mengaku baru mengetahui kabar tersebut saat sedang berada di luar daerah untuk menghadiri kegiatan dinas.

    “Saya mendapat informasi dari pengurus sekolah bahwa ada siswa yang membuat surat terbuka di Instagram. Setelah saya telusuri dan memanggil yang bersangkutan, anaknya mengakui,” ujarnya.

    Tri menjelaskan, pihak sekolah tidak melarang siswa untuk mengemukakan aspirasi. Namun, ia menekankan agar penyampaian pendapat dilakukan dengan bijak dan tidak mencatut nama institusi jika itu murni merupakan sikap pribadi.

    “Silakan menyuarakan pendapat, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai melibatkan nama sekolah jika itu adalah sikap pribadi,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan, sejak unggahan tersebut viral, banyak pihak yang menghubungi sekolah untuk meminta klarifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan di ruang publik memiliki dampak luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga lembaga pendidikan.

    Siswa yang dimaksud adalah Muhammad Rafif Arsya Maulidi, siswa kelas XI Desain Komunikasi Visual (DKV). Surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto itu berisi penolakan dirinya menerima MBG dan usulan agar anggarannya dialihkan untuk kesejahteraan guru.

    Unggahan di akun Instagram pribadinya itu mendapat perhatian besar dari warganet. Ribuan like dan ratusan komentar bermunculan, sebagian besar mendukung kepedulian Arsya terhadap nasib pendidik.

    Dalam suratnya, Arsya menyoroti kondisi guru, khususnya tenaga honorer, yang dinilai belum sejahtera. Baginya, perhatian terhadap guru adalah kunci meningkatkan kualitas pendidikan.

    “Jika memungkinkan, dana yang seharusnya untuk saya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru,” tulisnya.

    Ia juga memperkirakan nilai manfaat MBG yang diterimanya selama bersekolah mencapai sekitar Rp6,75 juta. Menurutnya, jumlah tersebut mungkin tidak terlalu berarti baginya, namun akan sangat bermakna jika diberikan sebagai apresiasi kepada guru.

    Tri menegaskan, sikap tersebut adalah pilihan pribadi siswa yang bersangkutan. Ia memastikan hanya Arsya yang menolak, sementara siswa lainnya tetap mengikuti program seperti biasa.

    “Yang menolak hanya dia. Yang lain menerima seperti biasa,” jelasnya.

    Dari pengamatan sekolah, Arsya memang sudah beberapa kali tidak memakan makanan program MBG, bahkan saat ditawarkan pun ia menolak dengan alasan sudah kenyang.

    Sempat ada permintaan dari sekolah agar unggahan tersebut diturunkan, namun siswa memilih mempertahankannya karena merasa aspirasinya didengar oleh publik.

    “Dia merasa bersyukur karena banyak yang merespons. Artinya suaranya didengar,” kata Tri.

    Lebih jauh, Tri memuji potensi yang dimiliki siswa tersebut. Selain dikenal cerdas dan berprestasi, Arsya juga aktif dalam berbagai kegiatan di luar sekolah, termasuk kegiatan peliputan di Yogyakarta.

    “Anaknya kritis dan sering juara. Itu hal yang baik, tinggal diarahkan agar cara menyampaikan pendapatnya lebih tepat,” pungkasnya.

    (red)

  • Edy Wuryanto: Gizi Seimbang Kunci Generasi Unggul, Tantangan Stunting Masih Membayangi 

    PATI – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti krusialnya perbaikan gizi sebagai pondasi utama pembentukan generasi muda yang sehat dan cerdas. Pernyataan ini disampaikan dalam sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Kabupaten Pati, Minggu (15/2), bekerja sama dengan berbagai mitra.

    Dalam kesempatan tersebut, Edy kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman serius berupa stunting. Berdasarkan data yang ada, ia mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan.

    “Satu dari lima anak Indonesia terkena stunting,” ujarnya.

    Edy menjelaskan bahwa stunting memiliki dampak langsung pada proses belajar anak di sekolah. Ia menegaskan bahwa kualitas pengajaran yang tinggi sekalipun tidak akan memberikan hasil optimal jika kondisi kesehatan dan asupan gizi anak tidak terpenuhi.

    “Apik e koyok opo guru ne ngajar, nak keno stunting angel pinter e (sebaik apa pun guru mengajar, jika anak terkena stunting akan sulit untuk menjadi pintar),” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa masalah kekurangan gizi pada anak adalah isu serius yang membutuhkan perhatian bersama dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, ia memandang program pemenuhan gizi yang digagas pemerintah sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi.

    “Pemenuhan gizi kepada para balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan siswa sekolah itu langkah cerdas pemerintah,” jelasnya.

    Edy Wuryanto menutup paparannya dengan menekankan bahwa ada dua pilar utama dalam menciptakan generasi muda yang berdaya saing dan unggul, yaitu kesehatan dan kecerdasan.

    “Jika anak e panjenengan pengen dadi wong hebat, kuncinya dua: sehat dan cerdas,” pungkasnya.

    (red)

  • Kick Off Sosialisasi MBG 2026, Edy Wuryanto: Program Ini Senjata Utama Lawan Stunting

    GROBOGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diangkat sebagai prioritas utama pemerintah dalam upaya mengatasi malnutrisi dan menekan angka stunting nasional hingga di bawah 15 persen. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto dalam acara sosialisasi MBG Tahun Anggaran 2026 yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Dewi Sri, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, pada Senin (2/2/2026).

    Edy menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, melainkan juga merupakan ancaman yang serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Untuk itu, DPR RI dan pemerintah telah sepakat menetapkan MBG sebagai program strategis yang menjadi prioritas nasional.

    “Ini bukan hanya soal makan gratis. Ini adalah intervensi negara untuk menyelamatkan generasi masa depan. Kalau gizinya buruk, maka kecerdasannya juga terganggu,” tegasnya.

    Menurutnya, sasaran MBG dirancang khusus untuk menjangkau kelompok yang paling rentan, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia sekolah. Kelompok ini dinilai menjadi faktor penentu dalam membentuk kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.

    Edy juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target yang jelas untuk menurunkan angka stunting secara signifikan melalui penguatan upaya intervensi gizi sejak tahap awal. Pemerintah menetapkan target agar prevalensi stunting nasional dapat ditekan hingga di bawah 15 persen.

    “Presiden ingin stunting ini benar-benar ditekan. Target di bawah 15 persen itu bukan sekadar angka, tapi ukuran keberhasilan negara melindungi anak-anaknya,” ujarnya.

    Namun demikian, Edy mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program MBG tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah, pihak pelaksana di lapangan, dan masyarakat sangat penting agar program dapat tepat sasaran dan berjalan secara berkelanjutan.

    “Sosialisasi ini penting agar tidak ada salah tafsir. Program ini harus sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan dan dijalankan dengan kualitas gizi yang terjaga,” pungkasnya.

    Dengan digelarnya sosialisasi tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan efektif dan menjadi bagian dari upaya nasional untuk menekan stunting serta meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia ke depannya.

    (red)

  • Edy Wuryanto Kritik Kebijakan PPPK BGN, Khawatirkan Ketimpangan Antarprofesi

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengajukan kritikan terkait kebijakan rekrutmen pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) serta proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik tersebut disampaikannya dalam pertemuan kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada beberapa waktu lalu.

    Dalam rapat tersebut, Edy menyoroti rencana pengangkatan 32.000 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi PPPK yang direncanakan akan dimulai pada bulan Februari 2026. Ia menilai bahwa kebijakan ini berisiko menimbulkan ketidaksetaraan dan konflik sosial jika tidak dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan di antara berbagai profesi.

    Edy mengemukakan adanya ketidakseimbangan dalam hal gaji dan status kepegawaian di antara sejumlah profesi yang terlibat dalam Program MBG. Ia menyebutkan kemungkinan bahwa sopir BGN atau tenaga dapur MBG mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan guru honorer, meskipun guru memiliki beban kerja dan masa pengabdian yang dinilai jauh lebih besar.

    “Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya sampai berdarah-darah kok tiba-tiba mendapatkan perlakuan yang berbeda dari negara,” ujar Edy.

    Menurutnya, setiap profesi yang berkontribusi bagi negara seharusnya mendapatkan perlakukan yang sama adilnya. Jika hal ini tidak diterapkan, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu rasa tidak senang dan kecemburuan di kalangan masyarakat.

    “Padahal sama-sama mengabdi kepada negara. Jadi, tidak adil,” tegasnya.

    Selain membahas persoalan rekrutmen PPPK, Edy juga menyentil pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang masih belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memperhatikan pelaksanaan program di kawasan perkotaan, namun juga harus memastikan bahwa manfaat MBG dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

    Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rekrutmen dan seleksi PPPK tahap pertama untuk 2.080 pegawai. Para tenaga ini secara resmi telah mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN) mulai tanggal 1 Juli 2025.

    Dadan menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan terus dilakukan evaluasi seiring dengan perluasan cakupan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke seluruh pelosok Indonesia.

    (red)

  • Edy Wuryanto Dorong Penanganan Serius Ketimpangan Pelaksanaan MBG di Wilayah 3T

    JAKARTA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum menunjukkan keseragaman di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, yang menyatakan bahwa ketidakmerataan dalam pendistribusian program berpotensi memunculkan isu keadilan sosial jika tidak segera mendapatkan tanggapan yang serius.

    Pernyataan Edy – yang lebih dikenal dengan sapaan Edy Wur – disampaikan dalam rapat yang membahas percepatan implementasi program gizi, dengan fokus khusus pada wilayah 3T, pada hari Selasa (20/1). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa hingga saat ini, masyarakat yang berada di daerah terpencil belum dapat menikmati manfaat Program MBG secara maksimal.

    Menurut Edy, pelaksanaan MBG berjalan dengan cukup baik di kawasan perkotaan. Namun di sisi lain, anak-anak dan keluarga di wilayah 3T masih menghadapi kendala untuk memperoleh akses terhadap asupan nutrisi yang memenuhi standar kebutuhan.

    “Anak-anak yang tinggal di pinggir hutan atau di wilayah perbatasan, asupan gizinya kurang. Sampai sekarang mereka hanya bisa melihat di media sosial pembagian MBG di kota. Ini tidak adil,” tegas Edy.

    Ia menegaskan bahwa setiap anak di tanah air memiliki hak yang sama untuk tumbuh dengan kondisi sehat dan kecerdasan yang baik, tanpa adanya pembatasan akibat lokasi tempat tinggal mereka. Edy juga mengingatkan bahwa jika Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah tidak segera menangani masalah ini, ketimpangan dalam pelaksanaan MBG berpotensi menyebabkan munculnya ketidakpuasan di tengah masyarakat.

    “Kami harus melihat MBG BGN ini secara utuh, terutama bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Lebih-lebih kepada masyarakat miskin dan yang menyentuh keadilan sosial. Ini yang harus menjadi perhatian penting,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Edy mengakui bahwa tujuan Presiden dalam meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis sangat mulia. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan gizi skala nasional, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

    Menurutnya, masalah gizi seperti malnutrisi dan stunting merupakan ancaman yang signifikan bagi perkembangan bangsa, karena memberikan dampak langsung terhadap kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi penerus bangsa.

    “Malnutrisi paling buruk itu adalah stunting. Ini persoalan bangsa yang membuat rakyat kita tidak sehat dan tidak cerdas. BGN harus melihat itu secara utuh,” tandasnya.

    (red)

  • Edy Wuryanto Tegaskan: Stunting Harus Dicegah Sejak Masa Kehamilan, Bukan Hanya pada Anak

    JAKARTA – Terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada akses kelompok ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

    Menurut Edy, perhatian pemerintah melalui BGN terhadap ibu hamil dan ibu menyusui masih belum maksimal, padahal kelompok ini merupakan dasar penting dalam gerakan pencegahan stunting di negara ini.

    “Bapak mengabaikan ibu hamil dan ibu menyusui jika dilihat dari data ini,” ujar Edy Wuryanto dengan nada tegas di hadapan jajaran BGN.

    Ia menegaskan bahwa Program MBG perlu memberikan prioritas pada ibu hamil dan ibu menyusui, mengingat permasalahan gizi yang mereka alami masih cukup tinggi. Sebagian ibu hamil di Indonesia saat ini masih menghadapi anemia dan kekurangan energi kronik (KEK), kondisi yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu serta perkembangan bayi.

    “Sebagian ibu hamil kita mengalami anemia dan kekurangan energi kronik. Dan itu yang memicu stunting kita tidak pernah turun, atau turunnya tidak sesuai target,” tegasnya.

    Edy menyatakan bahwa upaya penurunan angka stunting tidak boleh hanya terfokus pada anak usia sekolah atau balita, namun harus dimulai sejak masa kehamilan. Ia menekankan bahwa kesehatan dan kecerdasan seorang anak telah ditentukan sejak ia berada di dalam kandungan.

    “Sehat dan cerdasnya seorang anak itu dimulai dari di kandungan,” ujarnya.

    Selanjutnya, Edy mengingatkan akan urgensi pemenuhan gizi pada periode seribu hari kehidupan pertama (HPK) – yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Menurutnya, kekurangan nutrisi pada fase krusial ini akan memberikan dampak yang panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

    “Jadi seribu hari kehidupan pertama itu tidak boleh kekurangan nutrisi,” tandasnya.

    Edy juga mendorong BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan Program MBG, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang ada benar-benar menguntungkan kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan ibu menyusui, guna mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

    (red)

  • Demi Meningkatkan Antusiasme Siswa dalam Menerima MBG, SPPG Purworejo Margoyoso Pati Kenakan Kostum Tari Jaranan saat Pendistribusian

    PATI ― Pada Kamis (15 Januari 2026), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purworejo, Margoyoso, Pati, yang berada di bawah naungan Yayasan Bintang Mulya Saka, melakukan pendistribusian menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengenakan kostum tari jaranan ke 14 sekolah di Desa Purworejo, Desa Purwodadi, dan Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

    Program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

    Program ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

    SPPG Purworejo Margoyoso Pati telah memasuki masa operasional selama lima bulan, namun baru kali pertama melakukan kegiatan pendistribusian menu MBG dengan mengenakan kostum. Sehari-hari, pendistribusian menu MBG dilakukan oleh dua sopir dan dua petugas navigasi yang mengenakan seragam relawan seperti biasanya. Meskipun demikian, para siswa sekolah penerima manfaat (PM) program ini selalu bersemangat menerima menu MBG dari SPPG Purworejo.

    Inisiasi kegiatan ini muncul atas arahan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, yang mengusulkan penggunaan kostum Power Ranger saat pendistribusian menu MBG untuk menarik minat siswa, khususnya agar mereka bersemangat makan menu MBG setiap hari. Dengan tujuan yang sama, SPPG Purworejo Margoyoso Pati sedikit mengubah konsep kostumnya dengan menggunakan kostum tari jaranan.

    Nadia Ma’unatul Laili, Kepala Lapangan SPPG Purworejo, menyebutkan, “Kami ingin memberikan kesan istimewa di hati para siswa dengan mendistribusikan menu MBG sambil mengenakan kostum tari jaranan. Selain untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam menerima MBG, kami juga bertujuan mengenalkan kostum tari jaranan yang merupakan salah satu seni budaya tradisional khas Nusantara. Untuk mendukung tujuan tersebut, pada hari itu kami juga menyajikan menu nasi pecel yang merupakan salah satu kuliner tradisional khas Nusantara.”

    Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu guru dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Purwodadi, Muhammad Afif.

    Ia mengatakan, “Kami sangat menerima baik program MBG ini, terlebih ketika pendistribusian dilakukan oleh SPPG Purworejo dengan cara unik yaitu mengenakan kostum tari jaranan. Para siswa kami sangat antusias ketika mengetahui mobil MBG datang dengan para sopirnya yang mengenakan kostum tari jaranan. Selain mengetahui seni budaya Indonesia, mereka juga menjadi lebih bersemangat untuk menghabiskan menu MBG yang disajikan.”

    (red)

Exit mobile version