Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, memori kolektif bangsa ini hampir selalu melompat ke masa-masa krisis. Angka dolar yang naik di papan-papan money changer kerap dibaca sebagai pertanda buruk yang mengancam stabilitas ekonomi. Reaksi publik pun mudah ditebak: kekhawatiran berlebihan, desakan agar pemerintah “segera bertindak”, dan spekulasi yang justru memperkeruh pasar. Padahal, membaca pergerakan rupiah hari ini dengan kacamata emosi dan nostalgia krisis adalah kesalahan serius. Yang kita hadapi bukanlah tanda kehancuran, melainkan ujian kedewasaan kebijakan ekonomi yang menuntut ketenangan dan disiplin tinggi.
Tidak bisa disangkal, rupiah memang berada dalam tekanan. Namun, yang perlu dipahami adalah perbedaan mendasar antara tekanan bertahap dan jatuh bebas. Jika dicermati dengan kepala dingin, sejumlah indikator kunci justru menunjukkan bahwa situasi masih berada dalam koridor terkendali. Volatilitas harian memang meningkat, tetapi belum menunjukkan lonjakan liar yang mencerminkan kepanikan pasar. Pasar valuta asing tetap likuid, transaksi berjalan normal, dan tidak terlihat gejala panic buying dolar secara masif, baik oleh korporasi maupun rumah tangga. Ini menandakan satu hal penting: pasar sedang menguji ketahanan kebijakan, bukan meninggalkan Indonesia.
Dalam fase seperti ini, peran Bank Indonesia menjadi sangat krusial. Penting untuk dipahami bahwa BI tidak sedang berusaha mendorong rupiah ke level tertentu secara artifisial—sebuah pendekatan yang mahal dan sering kali sia-sia jika melawan arus global. Tugas utama BI adalah menjaga keteraturan pasar dan mengendalikan ekspektasi. Intervensi dilakukan secara terukur, bukan untuk “mengalahkan dolar”, melainkan untuk mencegah pergerakan kurs yang destruktif dan spekulatif. Dengan cadangan devisa yang masih kuat, BI memiliki cukup amunisi untuk berfungsi sebagai jangkar stabilitas yang kredibel. Selama volatilitas terkendali, ini adalah fase manajemen risiko, bukan keadaan darurat.
Indikator kepercayaan investor global juga memberi sinyal yang relatif menenangkan. Credit Default Swap (CDS) Indonesia—premi asuransi risiko gagal bayar negara—masih berada pada level rendah. Artinya, pasar keuangan internasional belum menilai Indonesia sebagai negara berisiko tinggi. Investor global belum mem-price-in skenario krisis fiskal atau gagal bayar. Ini merupakan pengakuan penting bahwa fondasi makroekonomi Indonesia—mulai dari rasio utang, pertumbuhan ekonomi, hingga pengelolaan fiskal—masih dipandang solid.
Lalu bagaimana dengan arus modal keluar yang belakangan ramai diberitakan? Fenomena ini nyata, tetapi konteksnya sering luput dibahas secara jernih. Arus keluar tersebut terutama dipicu faktor eksternal: kebijakan suku bunga tinggi oleh Federal Reserve dan sentimen risk-off global. Ini lebih mencerminkan rebalancing portofolio investor internasional yang mencari aset aman, bukan capital flight akibat hilangnya kepercayaan terhadap Indonesia. Sejarah krisis menunjukkan bahwa kehancuran nilai tukar hampir selalu didahului oleh arus keluar besar-besaran dan konsisten selama berminggu-minggu. Pola seperti itu belum terlihat saat ini.
Namun, akan sangat keliru jika kondisi ini dibaca sebagai “aman sepenuhnya”. Kita sedang berada di zona waspada tinggi. Ruang kebijakan masih ada, tetapi semakin sempit. Di sinilah dilema besar Indonesia hari ini menjadi jelas. Di satu sisi, ekonomi membutuhkan dorongan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang lebih aktif untuk mempercepat reformasi struktural dan meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, ekspansi fiskal yang longgar tanpa disiplin dan tanpa cerita produktivitas yang meyakinkan justru akan memperburuk tekanan nilai tukar. Pasar keuangan tidak alergi terhadap defisit anggaran; yang mereka khawatirkan adalah defisit yang tidak menghasilkan kapasitas produksi baru, tidak menurunkan ketergantungan impor, dan tidak memperkuat daya saing industri nasional.
Karena itu, kunci menghadapi fase ini bukanlah memilih secara dikotomis antara moneter ketat atau fiskal longgar. Kuncinya adalah disiplin dalam urutan dan koordinasi kebijakan. BI harus tetap konsisten sebagai penjaga stabilitas dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, pemerintah perlu mengarahkan fiskal secara lebih tajam dan selektif. Setiap rupiah belanja negara—terutama untuk energi, pangan, infrastruktur pendukung industri, dan teknologi—harus dikomunikasikan secara jelas: apa target output-nya, bagaimana dampaknya terhadap produktivitas nasional, dan dalam kerangka waktu seperti apa hasilnya diharapkan. Reformasi tidak boleh dilakukan serampangan dengan mempertaruhkan kredibilitas moneter yang telah dibangun dengan susah payah sejak krisis 1998.
Rupiah hari ini bukan sekadar angka di layar perdagangan. Ia adalah cermin kepercayaan—kepercayaan investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia, sekaligus kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola kebijakan secara rasional. Menjaga kepercayaan itu tidak cukup dengan retorika atau intervensi sesaat. Ia menuntut konsistensi kebijakan, kejelasan arah reformasi, dan kesabaran kolektif.
Indikator utama masih menunjukkan bahwa Indonesia belum berada dalam krisis. Yang sedang kita hadapi adalah ujian: apakah pengelola kebijakan mampu menjaga disiplin dan berkomunikasi dengan jernih di tengah tekanan global, dan apakah publik cukup bijak membedakan antara sinyal bahaya dan dinamika normal dalam pelayaran ekonomi dunia. Dalam ujian semacam ini, kepala dingin dan disiplin kebijakan jauh lebih berharga daripada reaksi cepat yang dilandasi kepanikan. Inilah saatnya untuk tenang, waspada, dan fokus pada langkah-langkah substantif.
Oleh: M. Shoim Haris
