Mahasiswa Kudus Kawal Janji Pemerintah dan Minta Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Kudus26 Dilihat

KUDUS – Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Kudus menyatakan komitmennya untuk terus memantau tindak lanjut hasil pertemuan yang telah diadakan dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pengawalan ini difokuskan pada pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta KDMP yang dijadwalkan akan berjalan dalam kurun waktu dua bulan ke depan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus (BEM UMK), Nur Rahmah Tanaya, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin aspirasi yang telah disampaikan hanya berhenti sampai pada proses diskusi semata.

Menurutnya, mahasiswa akan secara langsung mengawasi perwujudan kebijakan yang dijanjikan oleh pemerintah daerah, terutama terkait perbaikan sistem pengelolaan program MBG yang kini menjadi perhatian publik.

“Kami akan terus mengawal kesepakatan yang sudah disampaikan. Dalam dua bulan ke depan kami ingin melihat apakah ada hasil nyata dari evaluasi dan kebijakan yang dijanjikan pemerintah,” ujarnya.

Selain menyoroti kinerja program pemerintah, mahasiswa juga menyampaikan kekecewaannya atas kurangnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan pengabdian yang mereka jalankan.

Mereka merasa telah memberikan kontribusi nyata melalui penelitian, penemuan gagasan, pendampingan kepada warga, hingga aksi sosial yang bertujuan mendukung kemajuan daerah.

“Mahasiswa tidak hanya datang untuk mengkritik. Kami turun langsung ke masyarakat, melakukan penelitian, pendampingan, dan berbagai kegiatan yang bertujuan membantu pembangunan Kudus,” kata Nur Rahmah.

Kekecewaan lain disampaikan terkait ketidakhadiran Wakil Bupati Kudus, Belinda Birton, dalam dialog terbuka yang berlangsung dari sore hingga malam hari.

Mahasiswa berpendapat kehadiran beliau sangat penting mengingat jabatannya sebagai wakil kepala daerah, perwakilan rakyat, sekaligus Ketua Satgas SPPJK Kabupaten Kudus.

Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa juga menilai pelaksanaan program MBG berjalan terlalu cepat tanpa persiapan yang cukup matang.

Beberapa hal yang menjadi sorotan meliputi kejelasan pengelolaan dana, kualitas pelaksanaan di lapangan, serta kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di wilayah Kudus.

“Kalau sistemnya tidak matang, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kasus keracunan yang terjadi menjadi bukti bahwa program ini perlu evaluasi menyeluruh dan langkah mitigasi yang jelas,” tegasnya.

Selain itu, mahasiswa meminta penjelasan dan tanggapan dari anggota Komisi C DPRD Kudus dari Fraksi PAN, Rohim Sutopo, terkait unggahan di media sosial yang dianggap merendahkan. Dalam tulisan tersebut, mahasiswa merasa dinilai hanya pandai berbicara, mengkritik, dan bergantung pada orang tua.

Mereka menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Berbagai organisasi mahasiswa dikatakan aktif melaksanakan kegiatan sosial, pemberdayaan warga, hingga program lingkungan seperti pembersihan aliran Kali Gelis.

“Kami menunggu klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka. Mahasiswa telah menunjukkan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar omongan,” ujar Nur Rahmah.

Dialog terbuka tersebut dihadiri oleh lebih dari 300 mahasiswa yang tergabung dalam AMB Universitas Muria Kudus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus, serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kudus.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan penghargaannya atas terselenggaranya dialog yang aman dan tertib. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibahas bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk ditindaklanjuti.

“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berjalan tertib dan konstruktif. Semua masukan akan kami evaluasi bersama Forkopimda,” kata Sam’ani.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Surat tersebut akan memuat berbagai aspirasi mahasiswa sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan kebijakan yang ada.

“Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan aspirasi yang berkembang melalui surat resmi kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

(red)