TUTURMEDIA.COM – Penurunan muka tanah di wilayah Pantai Utara Jawa semakin memperihatinkan. Berdasarkan Synthetic Aperture Radar, laju penurunan tersebut mencapai 20 cm per tahun dan telah menenggelamkan beberapa desa di Kabupaten Demak seperti Tambaksari, Timbulsoko, dan Tridonorejo. Tak hanya menimbulkan banjir permanen, fenomena tersebut juga menghilangkan ruang hidup dan kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat. Eksploitasi air tanah yang berlebih disinyalir menjadi penyebab utama dimana Pantura menjadi ruang konsentrasi pembangunan industri berskala besar sehingga diperlukan adanya pengendalian dan regulasi yang ketat dan berwawasan lingkungan.
Krisis ekologis di Pantura bukan sekadar masalah geologi, melainkan bencana ekonomi yang nyata bagi masyarakat pesisir. Banjir rob dan degradasi lahan telah melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, di mana Bappeda Jawa Tengah mencatat estimasi kerugian ekonomi akibat krisis iklim di wilayah tersebut mencapai Rp14,90 triliun selama periode 2020-2024, dengan sektor pertanian dan kelautan sebagai penyumbang kerugian terbesar. Bagi para nelayan di Semarang dan Pekalongan, kenaikan air laut tidak hanya merusak infrastruktur Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tetapi juga mematikan ekosistem tambak produktif. Kondisi ini diperburuk oleh krisis kesehatan publik yang sistemik. Data Pusat Krisis Kesehatan menunjukkan bahwa genangan air permanen memicu lonjakan kasus penyakit kulit (40%), ISPA (30%), hingga diare dan leptospirosis akibat buruknya sanitasi lingkungan. Dampak kumulatif ini memperdalam kemiskinan struktural, memaksa warga mengeluarkan biaya adaptasi yang besar hanya untuk bertahan hidup di rumah yang kian tenggelam, sehingga menciptakan urgensi bagi negara untuk melakukan rekonstruksi sosial-ekonomi yang lebih dari sekadar pembangunan fisik, melainkan jaminan perlindungan bagi warga yang paling rentan.
Hasrat kapitalisme yang tidak pernah puas kemudian mengilhami pemerintah untuk mengalihkan pembangunan di wilayah Jawa bagian selatan. Proyek Infrastruktur Selatan Jawa mendapat penekanan kuat dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengembangkan jalur selatan guna mengejar ketertinggalan wilayah dibandingkan Pantura yang sudah maju, termasuk kajian Tol Jogja-Cilacap yang strategis. Sementara itu, program Pansela Jawa mempercepat konektivitas Pantai Selatan Jawa demi menghilangkan kesenjangan ekonomi dengan koridor utara, dengan target awal selesai 2021 dan terus dilanjutkan hingga kini. Pendanaan ADB sebesar Rp4,99 triliun difokuskan pada jalan tangguh bencana di selatan Jawa untuk mengatasi disparitas infrastruktur dengan Pantura yang telah berkembang pesat. Selain itu, usulan pemekaran Jawa Selatan muncul sebagai solusi menciptakan pusat pertumbuhan baru di Cilacap, Purwokerto, dan Kebumen, sehingga mengurangi ketergantungan pada wilayah Pantura yang rentan krisis ekologis.
Inisiatif ini secara kolektif menandakan pergeseran paradigma pembangunan Jawa menuju keseimbangan regional yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mengurangi tekanan urbanisasi di utara sekaligus mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara merata. Namun, pergeseran fokus ke Jawa bagian selatan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pengabaian sistematis terhadap krisis di utara. Alih-alih sekadar memindahkan pusat ekonomi, skenario jangka panjang harus mengintegrasikan pemulihan Pantura sebagai bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional. Hal ini mencakup realisasi program relokasi yang manusiawi bagi warga terdampak subsidence, yang disertai dengan digitalisasi ekonomi agar masyarakat pesisir tetap memiliki akses pada pusat logistik di pelabuhan strategis. Intervensi negara di Pantura harus difokuskan pada restorasi ekosistem melalui sabuk hijau mangrove yang masif sebagai benteng alami (buffer), sekaligus penegakan regulasi ketat terhadap ekstraksi air tanah industri. Tanpa pendekatan terintegrasi yang tetap memprioritaskan pembenahan ekologis di utara, ambisi pembangunan di selatan hanya akan menjadi pelarian jangka pendek yang meninggalkan luka lingkungan permanen dan ketimpangan sosial yang lebih dalam bagi jutaan jiwa di pesisir Pantura.
Penulis: Galih Satria (Badko HMI Jawa Tengah-DIY)
