Wilayah pantai sering dipuja sebagai wajah kemakmuran alam Indonesia. Laut yang
terbentang luas, ikan yang melimpah, serta panorama yang memikat wisatawan seolah
menjanjikan kesejahteraan tanpa batas. Namun, realitas di lapangan justru berkata lain. Di
banyak daerah pesisir, kemiskinan masih menjadi cerita sehari-hari. Nelayan kecil hidup
dalam ketidakpastian, sementara masyarakat pesisir terus berjuang mempertahankan ruang
hidupnya. Ironisnya, mereka yang paling dekat dengan sumber daya laut justru sering
berada di barisan paling belakang dalam menikmati hasilnya.
Ketimpangan ini bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari cara pandang dan gaya
kepemimpinan yang keliru dalam mengelola sumber daya pantai. Selama ini, kebijakan
pesisir kerap disusun dari meja-meja rapat yang jauh dari suara warga. Kepentingan
investasi besar lebih sering mendapat karpet merah dibanding kebutuhan nelayan
tradisional. Pantai yang dahulu menjadi ruang publik perlahan berubah menjadi kawasan
eksklusif: dipagari, dijaga, dan dibatasi aksesnya atas nama pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi.
Di sinilah persoalan kepemimpinan diuji. Kepemimpinan dalam pengelolaan pantai tidak
cukup hanya pandai menarik investor atau mengejar angka pertumbuhan. Ia harus memiliki
keberanian moral untuk bertanya: pembangunan untuk siapa, dan dengan mengorbankan
siapa? Kepemimpinan yang sejati justru terlihat dari keberpihakan pada mereka yang
selama ini suaranya paling lemah. Bukan keberpihakan yang populis, tetapi keberpihakan
yang berlandaskan keadilan.
Istilah kepemimpinan eksklusif sering disalahpahami sebagai kepemimpinan yang elitis dan
tertutup. Padahal, eksklusif yang dimaksud seharusnya adalah eksklusif dalam nilai dan
prinsip. Pemimpin yang eksklusif dalam hal ini adalah mereka yang tegas menjaga keadilan
sosial dan ekonomi, meskipun harus berhadapan dengan tekanan modal dan kepentingan
jangka pendek. Pemimpin semacam ini tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan instan
yang mengorbankan masa depan masyarakat pesisir.
Keadilan ekonomi di wilayah pantai tidak bisa dipisahkan dari keadilan ekologis. Ketika
mangrove ditebang demi proyek komersial, ketika terumbu karang rusak akibat eksploitasi
berlebihan, maka yang pertama merasakan dampaknya adalah nelayan kecil. Hasil
tangkapan menurun, jarak melaut semakin jauh, dan biaya hidup semakin tinggi. Di titik ini,
kerusakan lingkungan bukan lagi isu abstrak, melainkan persoalan perut dan
keberlangsungan hidup.
Sayangnya, banyak kebijakan pesisir masih memandang alam semata sebagai komoditas.
Laut dihitung nilainya, pantai diukur potensinya, tetapi manusia yang hidup di dalamnya
sering diabaikan. Padahal, masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan
lintas generasi tentang cara menjaga laut tetap produktif. Mengabaikan kearifan lokal sama
saja dengan menghapus salah satu fondasi penting keberlanjutan.
Kepemimpinan yang berkeadilan seharusnya membuka ruang dialog yang setara dengan
masyarakat lokal. Nelayan dan warga pesisir tidak boleh diperlakukan sebagai penghalang
pembangunan, melainkan sebagai mitra. Mereka berhak terlibat dalam perencanaan, bukan
hanya menerima dampak. Tanpa partisipasi yang bermakna, pembangunan pesisir hanya
akan memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Pada akhirnya, cara kita mengelola pantai adalah cermin nilai yang kita anut sebagai
bangsa. Apakah kita memilih jalan mudah dengan mengorbankan kelompok rentan, atau
menempuh jalan yang lebih adil meski penuh tantangan. Kepemimpinan yang menempatkan
keadilan sosial dan ekonomi sebagai jiwa pengelolaan sumber daya pantai bukan hanya
soal kebijakan, tetapi soal keberanian moral. Keberanian untuk memastikan bahwa laut dan
pantai tetap menjadi ruang hidup bersama, bukan hak istimewa segelintir orang, demi masa
depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Karya : Muhammad Faisal (HMI Badko Jawa Timur)
