Globalisasi sering dipandang sebagai arus besar yang membuka peluang tanpa batas. Dunia seakan menyatu dalam jaringan perdagangan, teknologi, dan budaya. Namun, di balik euforia keterhubungan itu, Indonesia justru kehilangan kompas kebangsaan yang seharusnya menuntun arah. Wawasan Nusantara—konsep geopolitik yang menegaskan kesatuan wilayah, bangsa, dan budaya—seakan tinggal jargon dalam buku teks, gagal dihidupkan dalam praktik nyata. Arus global membawa penetrasi budaya, ekonomi, dan teknologi yang begitu deras. Sayangnya, tanpa filter nilai kebangsaan, masyarakat mudah terjebak dalam imitasi. Anak muda lebih mengenal ikon budaya asing ketimbang pahlawan nasional. Produk lokal kalah pamor dibanding merek internasional. Akibatnya, identitas Nusantara yang kaya justru terpinggirkan. Globalisasi memang membuka pintu, tetapi tanpa kompas, pintu itu bisa menjadi jalan keluar dari jati diri bangsa.
Wawasan Nusantara seharusnya menjadi pedoman menghadapi globalisasi. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau, melainkan satu kesatuan utuh yang harus dijaga. Namun, implementasinya lemah. Pendidikan kebangsaan hanya formalitas, kebijakan pembangunan sering timpang antarwilayah, dan elite politik lebih sibuk dengan kepentingan jangka pendek daripada memperkuat integrasi nasional. Akibatnya, Wawasan Nusantara tidak pernah benar-benar menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis. Globalisasi memperlebar jurang ketimpangan. Kota besar tumbuh pesat, sementara daerah terpencil tertinggal. Tanpa kompas Wawasan Nusantara, pembangunan kehilangan arah: lebih mengejar investasi asing ketimbang memperkuat kemandirian bangsa. Krisis orientasi ini membuat Indonesia rawan kehilangan pijakan di tengah kompetisi global. Alih-alih menjadi pemain utama, kita justru berisiko menjadi pasar semata bagi produk dan ideologi asing.
Salah satu akar masalah adalah pendidikan kebangsaan yang tidak relevan dengan tantangan zaman. Wawasan Nusantara diajarkan sebatas hafalan, bukan sebagai kerangka berpikir kritis. Generasi muda tidak diajak memahami bagaimana konsep itu bisa menjadi strategi menghadapi globalisasi. Padahal, jika dikemas dengan pendekatan kontekstual, Wawasan Nusantara dapat menjadi inspirasi untuk membangun solidaritas, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keberagaman budaya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dari batik hingga gamelan, dari kuliner hingga tradisi lisan.
Namun, kekayaan ini belum dimanfaatkan sebagai kekuatan lunak (soft power) dalam diplomasi global. Negara lain mampu menjual budaya mereka sebagai identitas sekaligus komoditas, sementara kita masih sibuk berdebat soal warisan budaya yang diklaim tetangga. Menghidupkan Wawasan Nusantara berarti menjadikan budaya sebagai senjata diplomasi, bukan sekadar hiasan festival
Menghidupkan Wawasan Nusantara bukan sekadar nostalgia. Ia harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata: Pendidikan kebangsaan yang relevan, bukan sekadar hafalan, melainkan pembentukan kesadaran kritis tentang identitas dan peran Indonesia di dunia, Pembangunan yang berkeadilan, memastikan daerah terpencil tidak tertinggal dalam arus global. Dan Diplomasi budaya, menjadikan kekayaan Nusantara sebagai kekuatan lunak (soft power) yang bisa bersaing di panggung internasional.
Globalisasi tanpa kompas hanya akan menjerumuskan bangsa pada krisis identitas dan ketimpangan. Wawasan Nusantara adalah kompas itu—sayangnya, ia masih gagal dihidupkan. Jika tidak segera direvitalisasi, Indonesia akan terus hanyut dalam arus global tanpa arah, kehilangan jati diri yang seharusnya menjadi kekuatan utama. Menghidupkan Wawasan Nusantara bukan berarti menolak globalisasi, melainkan menegaskan bahwa Indonesia punya arah sendiri dalam arus besar dunia. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton dalam panggung global, bukan aktor yang menentukan jalannya sejarah
Karya : Tomi Hidayat
