KUDUS – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus mulai melakukan uji coba aplikasi e-RESIK (Elektronik Retribusi Sampah ing Kudus). Inovasi digital ini disiapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, mulai dari proses pengangkutan hingga pembayaran retribusi agar lebih transparan, terpantau, dan akuntabel.
Kehadiran aplikasi tersebut menjadi upaya menjawab sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan sampah. Di antaranya jadwal pengambilan yang tidak sesuai, persoalan pembayaran retribusi, hingga penanganan aduan pelanggan yang dinilai belum optimal.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (PPRTH) Dinas PKPLH Kudus, Mukhlisin, menjelaskan bahwa pengembangan e-RESIK merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan kebersihan sebagaimana arahan pimpinan daerah.
Ia menyebutkan, selama ini pengelolaan data pelanggan, pencatatan aktivitas pengangkutan sampah, hingga administrasi pembayaran retribusi masih banyak dilakukan secara manual. Akibatnya, proses pemantauan dan penyusunan laporan membutuhkan waktu lebih lama.
“Awalnya ada beberapa keluhan pelanggan, mulai jadwal pengambilan, pembayaran retribusi, sampai kecepatan kami menangani aduan. Kemudian kami mencoba mengonsep e-RESIK agar pelayanan bisa lebih mudah dipantau dan prosesnya berjalan secara digital,” katanya.
Dalam penerapannya, setiap pelanggan akan memiliki identitas keanggotaan yang terintegrasi dengan sistem. Petugas pengangkut sampah nantinya diwajibkan memindai barcode setiap kali melakukan pengambilan sampah di lokasi pelayanan.
“Data hasil pemindaian mencatat waktu dan tanggal pengambilan. Dengan begitu, aktivitas petugas dapat diketahui, sementara pelanggan memiliki bukti bahwa sampah di lokasi mereka telah diambil,” katanya.
Menurut Mukhlisin, sistem tersebut diharapkan dapat meminimalkan keluhan masyarakat, khususnya ketika sampah tidak terangkut selama beberapa hari. Melalui pemantauan secara real time, dinas juga bisa mengidentifikasi lokasi pelayanan yang belum terjangkau petugas.
“Setiap pengambilan nanti harus tercatat. Ada barcode yang dipindai sehingga diketahui hari, tanggal, dan jam pengambilannya. Kalau ada laporan sampah belum diambil, kami bisa mengecek berdasarkan data di aplikasi,” jelasnya.
Tidak hanya untuk memantau aktivitas pengangkutan, e-RESIK juga dirancang sebagai sistem pengelolaan basis data pelanggan dan pembayaran retribusi. Mekanisme transaksi akan dibuat lebih terstruktur, mulai dari pembayaran oleh pelanggan hingga dana diterima kas daerah.
Melalui sistem tersebut, laporan transaksi dapat dipantau sewaktu-waktu tanpa harus menunggu proses rekapitulasi manual pada akhir bulan.
“Sistem tersebut direncanakan melayani pelanggan rumah tangga maupun sektor komersial, seperti mal dan minimarket. Informasi layanan serta notifikasi kepada pelanggan juga disiapkan melalui WhatsApp,” bebernya.
Saat ini, aplikasi e-RESIK masih berada dalam tahap beta atau uji coba operasional secara terbatas. Sistem tersebut juga telah diintegrasikan dengan ekosistem layanan digital milik Pemerintah Kabupaten Kudus melalui aplikasi Kudus Sehat.
Dengan integrasi itu, masyarakat nantinya bisa mengakses layanan e-RESIK melalui Kudus Sehat tanpa perlu mengunduh aplikasi tersendiri.
“Masa uji coba dan evaluasi teknis dijadwalkan berlangsung hingga akhir Triwulan IV 2026. Dinas PKPLH menargetkan peluncuran resmi pada awal 2027, sekaligus dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa,” tuturnya.
Pengembangan e-RESIK dilakukan dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kudus. Dalam kerja sama tersebut, PKPLH bertugas menyusun konsep serta kebutuhan pelayanan, sedangkan proses pengembangan teknis ditangani programmer Kominfo.
“Kami mengapresiasi dukungan tersebut karena inovasi tetap dapat dikembangkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tukasnya.
Meski menawarkan kemudahan, penerapan sistem digital ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi, terutama pelanggan lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan aplikasi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas PKPLH menyiapkan tim admin yang akan memberikan pendampingan. Petugas juga akan menerapkan pendekatan langsung atau jemput bola bagi pelanggan yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran maupun menggunakan layanan.
“Kami memahami kondisi pelanggan berbeda-beda. Ada yang mudah mengakses teknologi, tetapi ada juga warga lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Karena itu, kami tetap melakukan pendampingan agar seluruh pelanggan bisa menggunakan layanan ini,” ungkapnya.
Saat ini, jumlah pelanggan layanan persampahan yang dikelola Dinas PKPLH Kudus diperkirakan mencapai 8.500 hingga 10.000 pelanggan. Sementara jumlah personel operasional berkisar 170 orang, yang terdiri atas petugas penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah.
Mukhlisin berharap penerapan digitalisasi dapat membantu mengoptimalkan tenaga kerja yang tersedia sekaligus memperluas jangkauan pelayanan. Kendati demikian, penambahan wilayah layanan tetap harus disesuaikan dengan kapasitas personel dan armada pengangkut.
Pada tahap awal, pengembangan e-RESIK akan diprioritaskan untuk mendukung pelayanan persampahan. Namun, ke depan aplikasi tersebut berpotensi dilengkapi fitur tambahan untuk kebutuhan pelaporan bidang ruang terbuka hijau, seperti penanganan pohon dan perimbasan.
“Harapannya, pelayanan semakin transparan dan akuntabel. Kami ingin masyarakat bisa mengetahui sampahnya sudah diambil atau belum, sementara retribusi yang dibayarkan juga tercatat dengan jelas. Dengan begitu, kepercayaan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan semakin meningkat,” tandasnya.
(red)