TUTURMEDIA.COM – Sebagai dasar untuk stabilitas sosial dan politik serta pemulihan ekonomi setelah perlambatan beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dorongan kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi. Dalam acara awal tahun 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan pertanyaan tersebut dengan tema “Menuju Pertumbuhan Berkualitas”.
Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan mendasar dalam ekonomi politik: perdebatan mengenai prioritas pembangunan. Pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keselarasan kerangka kebijakan pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi Kementerian Keuangan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam siaran pers, pemerintah mengakui adanya perlambatan ekonomi. Sebagai tanggapan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas pada awal tahun 2026 dengan mempercepat pelaksanaan belanja negara dan memperbaiki iklim investasi. Diharapkan penguatan investasi, yang didukung oleh kebijakan fiskal ekspansif, akan meningkatkan kinerja sektoral dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Menurut Kerangka Makroekonomi, target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 diproyeksikan antara 5,2 dan 5,8 persen. Target ini akan dicapai melalui penguatan daya beli, reformasi struktural, pengolahan industri, dan perbaikan iklim investasi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen pada kuartal kedua tahun 2025, didukung oleh anggaran negara dan belanja pemerintah. Meskipun beberapa studi menunjukkan perlambatan di sektor-sektor tertentu, belum ada hambatan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja formal atau peningkatan kesetaraan ekonomi.
Tulisan ini membahas dinamika ekonomi politik yang berkaitan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang baik yang ditawarkan oleh Kemenkeu. Secara khusus, bagaimana narasi pertumbuhan yang baik diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal dan investasi, dan apakah tujuan tersebut meningkatkan kesejahteraan yang samaatau justru menguntungkan kelompok tertentu di dalam negeri.
Pada saat ini, agenda utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun, secara ekonomi politik, perlu ditekankan bahwa pertumbuhan yang benar-benar berkualitas harus menunjukkan lebih dari sekadar menyajikan PDB; itu harus menunjukkan penciptaan lapangan kerja yang layak, pemerataan pendapatan, dan penguatan struktur produksi domestik yang inklusif.
Pertama, kisah pertumbuhan yang baik seringkali terfokus pada investasi dan peningkatan belanja tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar rakyat. Penciptaan program percepatan dan debottlenecking untuk menarik investasi menunjukkan bahwa organisasi pemerintah fokus utama pada kapital dan modal, bukan langsung pada pemberdayaan pekerja marginal atau masyarakat miskin. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang meningkatkan kualitas pekerjaan, hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan struktur ekonomi.
Kedua, produktivitas yang merata dan ketenagakerjaan formal harus diuji untuk mencapai target pertumbuhan 5% yang dimaksudkan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. PDB dapat tumbuh tanpa pengurangan yang signifikan terhadap hambatan jika pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspor komoditas atau sektor modal asing . Selain itu, kebijakan fiskal harus memastikan bahwa belanja negara dialokasikan ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum daripada hanya menguntungkan oligarki.
Ketiga, ketahanan terhadap gangguan ekonomi internasional juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi dalam skala global. Hal ini penting karena pertumbuhan tanpa modal investasi tidak akan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif. Meminta Tindakan Fokus reformasi keuangan harus pada:Meskipun pemerintah mengatakan bahwa koordinasi fiskal-moneter diperkuat untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar, prioritas investasi dalam infrastruktur sosial dan pemerataan layanan publik kurang dipahami. Hal ini penting karena tanpa pertumbuhan modal investasi tidak akan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif.
Oleh karena itu, istilah “pertumbuhan berkualitas” harus dibongkar untuk melihat apakah kebijakan fiskal dan investasi benar-benar membantu rakyat atau sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang lebih menguntungkan kelompok ekonomi atas.
Pemerintah pusat dan DPR perlu memastikan bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi yang baik bukan sekedar slogan . Seharusnya reformasi keuangan ditujukan pada:
1. Menjadikan lapangan kerja formal yang memiliki standar upah yang realistis.
2. Memperkuat dasar sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan.
3. Agar pertumbuhan dapat dinikmati oleh semua orang, kebijakan ekonomi harus mengutamakan UMKM dan sektor domestik.
4. Transparansi dalam realisasi belanja APBN, terutama pada kuartal awal, untuk mempercepat dampakekonomi pada rakyat.
Agar pertumbuhan berkualitas dapat dicapai secara menyeluruh, kebijakan fiskal dan investasi harus dibuat secara partisipatif dengan melibatkan pekerja dan kelompok masyarakat yang lain.
Penulis: Khabib Maulana
