TUTUR MEDIA

Tag: Demo

  • Perisai Demokrasi Bangsa Tuntut Anggota DPR RI Pembuat Gaduh Dipecat, Bukan Hanya Dinonaktifkan !

    Perisai Demokrasi Bangsa Tuntut Anggota DPR RI Pembuat Gaduh Dipecat, Bukan Hanya Dinonaktifkan !

    Jakarta, 31 Agustus 2025 – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) mengecam keras tindakan sejumlah anggota DPR RI yang dinilai telah membuat gaduh dan menciderai kepercayaan publik. Ketua Umum PDB, Muhammad Rikza Hasballa, menyatakan bahwa penonaktifan sementara yang diberikan oleh partai politik terkait tidaklah cukup.

    Pernyataan ini merespons pemberitaan terkait penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI oleh DPP PAN, serta penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem oleh DPP Partai NasDem (berdasarkan surat siaran pers yang dikeluarkan, 31 Agustus 2025). PDB menilai bahwa tindakan anggota dewan yang menimbulkan kontroversi, seperti yang terjadi baru-baru ini, telah memperburuk citra lembaga legislatif di mata masyarakat.

    “Status nonaktif itu tidak cukup! Penonaktifan hanya bersifat sementara dan membuka peluang bagi mereka untuk kembali aktif di kemudian hari. Ini tidak memberikan efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tegas Muhammad Rikza Hasballa.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PDB tersebut menyatakan: “Kami dari Perisai Demokrasi Bangsa menuntut agar anggota DPR RI yang terbukti melakukan tindakan yang memicu kegaduhan dan merugikan kepentingan rakyat dipecat secara permanen dari jabatannya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat yang telah memilih mereka.”

    PDB mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap anggota-anggota dewan yang melanggar kode etik dan norma-norma yang berlaku. PDB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPR RI dan menyuarakan aspirasi agar lembaga legislatif dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

  • Hari Pertama Jabat, Wabup Kudus Hadapi Aksi Ratusan Mahasiswa

    Hari Pertama Jabat, Wabup Kudus Hadapi Aksi Ratusan Mahasiswa

    KUDUS – Hari pertama menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton langsung dihadapkan pada aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Pendopo Kudus pada Jumat (21/2/2025).

    Massa aksi dari Forum Eksekutif Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan terkait kebijakan pemerintahan daerah. Yang menarik, Bellinda tidak hanya menemui para mahasiswa, tetapi juga membacakan sendiri tuntutan mereka di hadapan massa aksi.

    “Kami mendengar dan memahami aspirasi yang disampaikan. Tuntutan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujar Bellinda.

    Delapan tuntutan tersebut meliputi: prioritas pada pendidikan dan kesehatan; efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan; kajian ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG); transparansi anggaran jalan sesuai kebijakan presiden; pengesahan RUU Perampasan Aset; pengawasan pengelolaan sampah di TPA Tanjung Rejo; perbaikan infrastruktur maksimal, termasuk penerangan jalan; dan ajakan kepada masyarakat untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah.

    Mahasiswa berharap pemerintahan baru lebih transparan, berpihak pada rakyat, dan serius menangani isu-isu penting di Kudus. Bellinda berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Kudus dan instansi terkait untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

    “Kami akan membahas dan mengupayakan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat Kudus,” pungkasnya.

    Meskipun sempat terjadi pembakaran ban dan suasana sempat memanas, aksi unjuk rasa berlangsung tertib berkat pengamanan aparat kepolisian.

    (red)

  • Mahasiswa UMK Demo, Tuntut Perbaikan Layanan IT Kampus

    Mahasiswa UMK Demo, Tuntut Perbaikan Layanan IT Kampus

    KUDUS – Kekecewaan mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) terhadap layanan IT kampus yang sering error memuncak.

    Aliansi Mahasiswa Bergerak UMK menggelar demonstrasi pada Rabu (13/11/2024), menuntut perbaikan layanan IT yang dinilai menghambat hak-hak mereka sebagai mahasiswa.

    Presiden BEM UMK, Helmi Yahya, menyatakan bahwa audiensi sebelumnya dengan pihak kampus tidak menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki layanan IT.

    “Kami sudah bertemu dengan pimpinan pada 24 Agustus dan 6 November, namun tidak ada perubahan signifikan,” ujar Helmi.

    Aliansi mahasiswa menuntut restrukturisasi Lembaga Sistem Informasi (LSI) dengan tenggat waktu tiga hari untuk mengeluarkan surat putusan. Mereka juga mendesak Rektor UMK untuk memberikan solusi konkret dalam satu hari.

    Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam akan mengajukan permohonan anggaran ke Forkopimda untuk pembelian server yang lebih baik dan akan melakukan boikot pembayaran UKT secara masif.

    Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Rektor III UMK, Sugeng Slamet, menyatakan bahwa rapat pada 14 November menghasilkan langkah tindak lanjut, seperti penunjukan Dekan Fakultas Teknik sebagai koordinator perbaikan layanan IT, sinkronisasi aplikasi, dan intensifikasi log gangguan. Pihak kampus juga akan menjadwal ulang aktivitas akademik untuk mencegah gangguan sistem.

    Aksi demonstrasi ini menunjukkan kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja layanan IT kampus yang dinilai tidak memadai. Keberhasilan pihak kampus dalam memenuhi tuntutan mahasiswa akan menjadi penentu bagi kelancaran proses belajar mengajar di UMK.

    (red)