TUTUR MEDIA

Tag: Badan Pertanahan Nasional

  • Upaya Kantah Kudus Perkuat Pelayanan Publik di Rakerda Solo

    Upaya Kantah Kudus Perkuat Pelayanan Publik di Rakerda Solo

    KUDUS – Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2024 belum lama ini digelar di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah yang bertempat di Hotel Grand Mercure Solo Baru. Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil BPN Jateng, Dwi Purnama dan dilanjutkan dengan materi oleh para narasumber.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kudus, Bambang Gunawan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Umi Haniyati, Kepala Survei dan Pemetaan, Ir Kariyono. Selain itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Maiya Afwah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Ulin Nuha, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Bambang Widodo, dan Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa, Siswanto.

    Dalam kegiatan tersebut, untuk pemaparan materi pertama disampaikan oleh Siti Farida selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah. Ia mengatakan tentang evaluasi penilaian kepatuhan tahun 2023 dan strategi persiapan tahun 2024. Dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman.

    Lebih lanjut, untuk pemaparan materi kedua dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang disampaikan oleh Jati Wiryawan selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jateng. Ditambah dengan Syaiful Hadi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.

    Kemudian pemaparan selanjutnya, pembahasan tentang progres dan monev kegiatan sertifikasi barang milik negara berupa tanah di wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Serta permasalahan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh Heri Sulistiyo, selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Jawa Tengah.

    Disisi lain, Kepala Kantah Kudus, Bambang Gunawan menyampaikan, pihaknya terus memantapkan beberapa point area perubahan. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai upaya mewujudkan good governance.

    “Melalui pembangunan ZI dan transformasi digital, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dapat mencapai target WBK dan dapat memberikan nilai manfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Seluruh pihak internal, kata dia, sangat berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dengan melayani melalui pembangunan Zona Integritas. Bahkan juga sudah melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai sebagai wujud komitmen bersama.

    (Ahmd)

  • Kantah Kudus Jalankan Program Strategis Nasional Untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

    KUDUS – Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah melakukan banyak strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan yang mudah, cepat dan transparan.

    Hal itu sesuai dengan permintaan masyarakat di era digital. Bahkan untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang maju dan modern di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

    Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus saat ini berstatus resmi masuk ke 104 Kantor Pertanahan Prioritas Mandatory yang menerima mandat untuk mensukseskan program pemerintah. Yaitu Program Kabupaten Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Hal ini tertuang resmi dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 285/SK-0T.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

    Dengan adanya mandat tersebut Bambang Gunawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus optimis dan gencar melakukan sosialiasi Kepada stakeholder dan Instansi terkait agar program strategis ini dapat sukses sesuai rencana.

    Dalam kesempatan kali ini, Bertempat di Hotel Griptha bersamaan dengan acara halal bi halal keluarga IPPAT Kabupaten Kudus, Kepala Kantah Kabupaten Kudus beserta jajaran melakukan sosialisasi program tersebut kepada para tamu undangan. Agar program ini mendapat simpatik dan dukungan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan Kantah Kudus.

    Kepala Kantah Kudus, Bambang Gunawan menjelaskan secara rinci terkait Program strategis nasional tersebut. Diantaranya melaksanakan percepatan kabupaten/kota lengkap spasial. Diharapkan jajarannya mampu membuat suatu perencanaan strategis untuk mewujudkannya tahun ini.

    “Untuk Syarat Kota/Kabupaten Lengkap Secara Spasial adalah tidak terdapat Buku Tanah KW4, KW5 dan KW6, atau pemetaan terhadap Buku Tanah KW4, KW5 dan KW6 yang sudah dilakukan secara maksimal, lalu Tidak terdapat Bidang Anomali, Seluruh bidang tanah yang berada dalam satu Kota/Kabupaten terpetakan ke dalam Peta Pendaftaran, tidak terdapat gap dan overlap antar bidang-bidang tanah,” tuturnya.

    Saat ini, kata dia, untuk Kabupaten Kudus Indeks Tanah Terdaftar sudah mencapai 81 persen. Dengan begitu, nantinya akan dapat terbentuk Kabupaten Spasial Lengkap, yang mana setelah dilakukan Deklarasi Kabupaten Spasial Lengkap tidak terdapat layanan pengukuran untuk pertama kali.

    Akan tetapi, terdapat pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk pemecahan bidang tanah, penggabungan bidang tanah, pengukuran ulang untuk peningkatan kualitas, dan pengembalian titik batas. Sedangkan untuk Program Kedua adalah penerbitan dokumen elektronik.

    “Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah,” terangnya.

    Disisi lain, untuk Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan dan menyediakan Sistem Elektronik secara andal dan aman. Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud diterapkan untuk kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, pencatatan perubahan data dan informasi dan alih media menjadi sertifikat elektronik.

    Sementara untuk memenuhi ekspetasi masyarakat di era digital ini layanan digital akan diwujudkan secara bertahap khususnya untuk sertifikat elektronik, dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah. Walaupun belum secara maksimal tetapi sudah terbit beberapa sertifikat elektronik untuk kepentingan BMN, BMD, dan TKD.

    Untuk program ketiga adalah Wilayah Bebas dari Korupsi, saat ini pihaknya terus memantapkan enam area perubahan. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai upaya mewujudkan good governance.

    “Melalui pembangunan ZI dan transformasi digital, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dapat mencapai target WBK dan dapat memberikan nilai manfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Seluruh pihak internal, kata dia, sangat berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dengan melayani melalui pembangunan Zona Integritas. Bahkan juga sudah melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai sebagai wujud komitmen bersama.

    “Kalau terwujudnya Zona Integritas ini tidak terlepas dari dukungan pihak eksternal yang membantu mensukseskan program ini, untuk rakyat dan kembali ke rakyat,” bebernya.

    Ia melanjutkan, seluruh rangkaian program strategis tersebut sesuai dengan Nilai-nilai organisasi yang tertuang pada Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-0T.02/V/2020. Yakni mengenai Nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya.

    (Ahmd)

Exit mobile version