YOGYAKARTA – Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati (KMPP) Yogyakarta menyoroti berbagai kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai minim kajian dan kurang mempertimbangkan skala prioritas, sehingga memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain:
– Kenaikan PBB-P2: Kebijakan ini sempat memicu polemik dan dibatalkan setelah muncul isu demonstrasi.
– Revitalisasi Alun-alun dan Pembangunan Masjid Agung Pati: Dianggap kurang prioritas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan di sektor lain.
– Kebijakan 5 Hari Sekolah: Dibatalkan setelah mendapat banyak kritikan.
– Pajak UMKM: Sempat diwacanakan namun kemudian dicabut setelah banyak yang keberatan.
“Opini publik yang terbangun hari ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Pati mencla-mencle, arogan, dan bersikap feodal,” ujar perwakilan mahasiswa dalam pernyataan tertulisnya.
Mahasiswa juga menyoroti rencana demonstrasi pada tanggal 13 mendatang. Mereka menilai bahwa demonstrasi tersebut rentan ditunggangi kepentingan tertentu. Meski mendukung aksi tersebut sebagai bentuk demokrasi, mereka memilih untuk berjuang di lapangan yang berbeda, yaitu dengan mengawal segala situasi sebelum dan sesudah tanggal 13.
“Pergolakan PBB-P2 hanyalah satu dari sekian banyaknya problematika di Kabupaten Pati. Praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme, penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan hampir di semua lini terkesan dinormalisasi selama ini,” lanjutnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti masalah ekonomi di Pati yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, serta persoalan Kendeng dengan segala eksploitasinya yang semakin parah. Mereka menilai, kontroversi yang terjadi saat ini hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih dalam.
“Tanggal 13, apapun hasil dan dampaknya, itu bukanlah akhir, melainkan menjadi awal. Semuanya hanyalah akan menjadi pesta demokrasi yang mungkin singkat dan menyisakan efek jangka panjang apabila tidak melihat dan mencoba menyelesaikan akar permasalahan,” tegas mereka.
Mahasiswa Pati di Yogyakarta menyatakan akan terus mengawal dan mengkritisi segala dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati.
(red)
