Keadilan sosial ekonomi sering disebut sebagai tujuan besar bangsa Indonesia. Namun jika dilihat lebih dekat, tujuan itu masih terasa jauh dari kehidupan banyak orang. Pembangunan memang berjalan, jalan tol bertambah, pusat ekonomi tumbuh, dan teknologi semakin maju. Tetapi semua itu tidak selalu berarti kehidupan masyarakat menjadi lebih adil. Ada daerah yang bergerak cepat, ada pula yang berjalan tertatih. Ketimpangan inilah yang membuat gagasan keadilan sosial ekonomi tetap relevan untuk terus dibicarakan, terutama jika dikaitkan dengan Wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara pada dasarnya mengajarkan cara pandang tentang Indonesia sebagai satu kesatuan. Bukan hanya satu wilayah, tetapi juga satu nasib dan satu masa depan. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, pembangunan seharusnya tidak melihat Indonesia secara terpisah-pisah. Ketika satu wilayah maju dan wilayah lain tertinggal terlalu jauh, maka makna kesatuan itu menjadi dipertanyakan.
Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hidup dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berjalan seiring dengan keadilan. Kondisi ini menciptakan jarak sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Ketika masyarakat di daerah terpencil merasa tidak mendapatkan perhatian yang sama, rasa keadilan pun dipertanyakan. Jika dibiarkan, hal ini dapat melemahkan rasa kebangsaan yang menjadi inti dari Wawasan Nusantara itu sendiri.
Selain ketimpangan wilayah, keadilan sosial ekonomi juga berkaitan erat dengan kelompok masyarakat kecil dan rentan. Nelayan tradisional, petani kecil, masyarakat adat, serta pekerja informal sering kali berada pada posisi yang lemah dalam sistem ekonomi. Mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, padahal dampak kebijakan tersebut sangat langsung dirasakan oleh mereka. Tidak jarang, pembangunan yang diklaim untuk kepentingan nasional justru mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Jika Wawasan Nusantara benar-benar menghargai keberagaman dan kebersamaan, maka suara kelompok-kelompok ini seharusnya menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional.
Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab besar. Negara bukan hanya berperan sebagai penggerak pembangunan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan. Kebijakan ekonomi yang diambil seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti banyak jika masih banyak masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Nasionalisme tidak seharusnya dimaknai sebagai penerimaan tanpa kritik, melainkan sebagai dorongan untuk terus memperbaiki keadaan.
Pendidikan menjadi contoh yang cukup jelas dalam melihat ketimpangan sosial ekonomi. Di beberapa daerah, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat terbatas. Fasilitas yang minim dan kekurangan tenaga pendidik membuat kesempatan anak-anak untuk berkembang menjadi tidak seimbang. Ketika kondisi ini dibiarkan, ketimpangan akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika Wawasan Nusantara benar-benar dipahami sebagai cara pandang bersama, maka persoalan pendidikan tidak boleh dilihat sebagai masalah daerah tertentu saja, melainkan sebagai masalah nasional.
Namun, keadilan sosial ekonomi tidak hanya bergantung pada negara. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai kebersamaan. Wawasan Nusantara tidak akan bermakna jika hanya dijadikan materi hafalan. Ia seharusnya hidup dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting dalam hal ini. Dengan akses pengetahuan dan ruang diskusi yang dimiliki, mereka dapat menjadi pengingat bahwa ketimpangan bukan sesuatu yang wajar untuk diterima begitu saja.
Tantangan keadilan sosial ekonomi semakin kompleks di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Kemajuan digital membuka banyak peluang baru, tetapi tidak semua orang memiliki akses yang sama. Ketika sebagian masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan, sebagian lainnya justru semakin tertinggal. Jika ketimpangan digital ini tidak diatasi, maka kesenjangan sosial ekonomi akan semakin melebar.
Karya : Muhammad Faisal, HMI Badko Jawa Timur
