DEMAK – Berbagai upaya telah dilakukan untuk memulihkan kawasan pesisir Jawa Tengah, termasuk penanaman jutaan mangrove. Namun, ancaman abrasi dan banjir rob masih membayangi masyarakat pesisir. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mulai menguji pendekatan perlindungan baru melalui pemanfaatan teknologi HexBricks dan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Pengujian pendekatan perlindungan pesisir itu berlangsung di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Senin (19/10/2026). Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau penerapan metode perlindungan yang mengombinasikan pemulihan ekosistem mangrove dengan teknologi rekayasa berbasis alam.
Bagi warga pesisir Demak, abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah bukan hanya persoalan lingkungan. Ketiga masalah tersebut juga mengancam permukiman, sumber penghidupan, serta keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, penanaman mangrove menjadi salah satu langkah pencegahan untuk menekan dampak masuknya air laut ke wilayah daratan. Meski demikian, keberhasilan program tidak bisa hanya dilihat dari banyaknya bibit yang ditanam.
“Upaya hari ini adalah upaya pencegahan atau pre-emptive terkait dengan masuknya air atau rob, yaitu penanaman mangrove,” kata Luthfi.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan penanaman mangrove masih menghadapi sejumlah kendala karena tidak seluruh bibit mampu bertahan hidup.
“Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hilang,” ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pesisir membutuhkan upaya berkelanjutan. Mangrove yang telah ditanam harus dipastikan dapat tumbuh dengan baik agar mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan pantai dalam jangka panjang.
Sepanjang 2025, program Mageri Segoro yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di area seluas 257 hektare. Program tersebut menjangkau 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.
Capaian itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kawasan pesisir. Namun, besarnya jumlah bibit yang ditanam tetap harus diimbangi dengan pemeliharaan, pemantauan pertumbuhan, serta pengukuran manfaatnya bagi masyarakat.
Di Desa Timbulsloko, salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah HexBricks. Teknologi yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini berupa struktur modular yang dirancang untuk mendukung pemulihan ekosistem mangrove.
Penerapannya dikombinasikan dengan guludan dan struktur bambu di kawasan percontohan. Pengembangan area mangrove tersebut mencakup lahan seluas 6,56 hektare, dengan tahap awal penanaman dilakukan pada area 1.200 meter persegi.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan mangrove, proses sedimentasi, kinerja struktur pelindung, hingga manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar.
Dengan demikian, keberhasilan teknologi ini tidak semata-mata ditentukan oleh pemasangan struktur maupun penanaman bibit. Lebih jauh, penerapannya harus mampu mendukung pemulihan ekosistem dan mengurangi risiko kerusakan di kawasan pesisir.
AHY menjelaskan bahwa mangrove memiliki peran penting dalam mengurangi energi gelombang laut yang dapat memicu abrasi. Sementara itu, teknologi HexBricks diharapkan mampu membantu proses pemulihan kawasan mangrove agar perlindungan pesisir dapat berjalan lebih optimal.
“Mangrove tujuannya adalah untuk mengurangi energi dari gelombang air laut,” kata AHY.
Selain manfaat lingkungan, penggunaan teknologi tersebut juga dinilai berpotensi mendorong perekonomian masyarakat. Pasalnya, modul HexBricks diproduksi oleh warga setempat sehingga proses penerapannya dapat membuka kesempatan kerja.
“Ini juga berarti membuka lapangan kerja dan menghadirkan penghasilan untuk masyarakat yang ada di pesisir,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, upaya melindungi pesisir diharapkan tidak hanya berdampak pada pemulihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi dampak abrasi dan banjir rob.
Di tingkat yang lebih luas, pemerintah tengah menyiapkan strategi terpadu untuk menghadapi ancaman di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS).
Dalam penerapannya, infrastruktur seperti tanggul pantai dan tanggul laut akan dipadukan dengan pemulihan ekosistem mangrove. Kombinasi tersebut diarahkan untuk menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta aktivitas ekonomi warga.
Jawa Tengah memiliki garis pantai utara sepanjang 651 kilometer yang melintasi 17 kabupaten/kota. Luasnya kawasan yang harus dilindungi membuat penanganan abrasi dan rob membutuhkan perencanaan terpadu, sekaligus menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.
Luthfi menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall yang dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan di kawasan Pantura.
“Giant Sea Wall adalah salah satu solusi yang paling mujarab dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita akan selalu dukung kegiatan ini,” tegasnya.
Meski mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar, upaya perlindungan pesisir tetap perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa Timbulsloko dipilih sebagai kawasan percontohan untuk mengkaji model perlindungan pesisir yang sesuai dengan kondisi alam setempat.
Menurut Didit, karakteristik setiap wilayah berbeda sehingga pendekatan yang berhasil diterapkan di satu lokasi belum tentu dapat diterapkan dengan metode serupa di daerah lain.
“Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini, karena perbedaan tematik masing-masing daerah itu perlu kita pelajari bersama,” katanya.
Ia menambahkan, perencanaan perlindungan Pantura harus tetap mengakomodasi kepentingan nelayan dan petambak. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak boleh menghilangkan seluruh akses masyarakat menuju laut maupun kawasan tambak.
Pada akhirnya, penanganan banjir rob di Demak tidak cukup dilakukan dengan membangun struktur pelindung atau memperbanyak penanaman mangrove. Setiap pendekatan yang diterapkan perlu menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi abrasi dan rob, melindungi permukiman, menjaga kelestarian ekosistem, serta memastikan masyarakat pesisir tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
(red)
