Demokrasi dalam makna yang sederhana adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau individu atau oleh yang dipilih secara transparan. menurut abraham lincoln demokrasi adalah “pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Dalam pandangan Lincoln, demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Era digital secara signifikan memengaruhi demokrasi dengan memperluas partisipasi publik melalui platform online, meningkatkan transparansi pemerintah, dan akses informasi, namun juga menimbulkan tantangan serius seperti penyebaran disinformasi (hoaks) dan polarisasi yang merusak kualitas diskursus politik, sehingga membutuhkan literasi digital yang kuat dan regulasi yang bijaksana.
Transformasi Demokrasi di Era Digital
Perubahan besar dalam praktik demokrasi terjadi sejak internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Proses politik yang dulunya identik dengan pertemuan fisik, diskusi formal, dan birokrasi lambat kini digantikan oleh komunikasi cepat, ruang publik digital, dan partisipasi yang lebih spontan. Platform media sosial memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat secara instan tanpa melalui filter lembaga, sementara pemerintah dapat memanfaatkan big data untuk memahami suara publik secara lebih efisien.
Demokrasi di era digital menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat proses demokrasi semakin relevan dalam masyarakat modern. Internet, media sosial, kecerdasan buatan (AI), dan big data telah mengubah cara warga negara terhubung, berpartisipasi, dan memengaruhi kebijakan publik. Di satu sisi, digitalisasi membawa harapan besar: memperluas akses informasi, mempercepat dialog publik, dan meningkatkan transparansi. Namun di sisi lain, muncul tantangan yang tidak kalah besar, mulai dari disinformasi, polarisasi, hingga kesenjangan digital.
Di indonesia dengan sejarah panjang penerapan konsep demokrasi tentu memiliki banyak polemik dan disorientasi sampai saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Kepincangan sistem demokrasi Indonesia bisa kita lihat dengan maraknya peristiwa pembungkaman nalar-nalar kritis pemuda, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, money politik yang kian hari semakin tak terbendung penerapannya dalam kontestasi-kontestasi politik sangat sulit tuk dihilangkan. Jika banyak ahli atau pun tokoh nasional yang mengatakan kita hidup dalam negara yang menganut sistem demokrasi, saya pun sepakat, namun sepakat jika dinamakan sistem “Demokrasi bodong” yang sangat perlu pada perbaikan secara filosofi maupun scara aksiologi.
Dan ini menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan nyata bagi pemuda khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual. Peran mahasiswa dalam perbaikan sistem demokrasi di Indonesia kini dipertanyakan, mahasiswa seyogianya harus memiliki kontribusi nyata dalam mengawal,memperbaiki,dan menegakan demokrasi Indonesia. menjawab tantangan realitas sosial saat ini ada berbagai ikhtiar yang seharusnya dilakukan mahasiswa guna menegakan demokrasi Indonesia saat ini, seperti mahasiswa harus selalu peka dan sadar terhadap fungsi dan tanggung jawab yang diemban sebagai agen of change, dan juga sebagai agen of control.
Mahasiswa harus mampu mendekontruksi praktek-praktek keburukan dalam pengahambatan perkembangan kualitas SDM seperti “money politik” dalam momentum kontestasi politik dihelat.
Mahasiswa dengan daya pikir keritisnya harus mampu menciptakan stigma-stigma baru yang mengarahkan pada progresivitas arah demokrasi, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara merubah stigma terdahulu “ada uang, ada suara” dengan stigma “pemilih cermat” bahwa masyarakat harus memilih pemimpin berdasarkan track-record, prestasi dan visi-misi dari calon pemimpin.
Mahasiswa dapat menumbuhkan stigma-stigma baru kepada masyarakat dan memberikan pemahaman- pemahaman literasi kepada masyarakat dengan rajin dan rutin melakukan dialog publik di balai-balai desa,kantor desa, serta rutin bersosialisi dengan masyarakat secara langsung,dan lain sebagainya secara terus menerus dan konsisten karena ini sebagai upaya nyata mahasiswa sebagai orang intelektual dalam mengantisipasi black campaign dalam kontestasi politik demokrasi di indonesia.
kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti ini memang sangat penting dilakukan oleh mahasiswa agar tidak ditanggapi dengan cara-cara labil dan baperan ala rezim saat ini dengan berbagai tuduhan-tuduhan makar dan juga melanggar UU ITE, jika setiap perkara bisa diperantarai dengan perantara sikap cinta kebijaksanaan seperti yang pernah dikatakan Plato dalam teori Guardian.
Karena sejatinya mahasiswa dan pemerintah bukanlah musuh yang saling menjatuhkan melainkan sebagai mitra dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang sejahtera kepada masyarakat.
saya berharap mahasiswa harus mulai mengedepankan kesadaranya dalam mangantisipasi problematika sosial mahasiswa tidak boleh berpangku tangan dan berpasrah diri melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan hanya mengharapakan peran dari pemerintah karena mahasiswa dan pemerintah sejatinya adalah manusia biasa.
dan pemerintah harus lebih bijaksana dalam menanggapi saran dan kritikan dari mahasiswa agar terciptanya sinergitas antara pemerintah dan mahasiswa untuk menciptakan demokrasi yang transparan.
Karya: Tomi Hidayat (Badko Bali-Nusra)
