Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa yang berdiri pada 5 Februari 1947. Sejak pendiriannya, HMI membranding dirinya sebagai organisasi Independen dengan tujuan awal pembentukan HMI yaitu :
- Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
- Menegakkan dan mengembangkan agama islam.
Maka dari itu, HMI berarti telah mewakafkan dirinya untuk dua komitmen besar yaitu Keislaman dan Keindonesiaan. Namun, kedaulatan nasional hari ini tidak lagi hanya berbicara mengenai 2 hal tersebut akan tetapi lebih kompleks dari itu. Saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensional. Kita sedang menghadapi “Perang Modern” yang bersifat asimetris, mulai dari masalah krisis ekonomi yang perlu kita perhatikan, sepremasi hukum , pendidikan yang harus selalu kita utamakan, krisis ekologi hingga kedaulatan digital yang rentan. Krisis multidimensi tersebut menjadikan permasalahan negara menjadi makin rumit pasalnya krisis tersebut menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, pengangguran sampai kriminalitas. Di tengah carut marutnya krisis tersebut HMI seharusnya tidak terjebak dalam politik praktis, HMI dituntut untuk kembali ke khittah perjuangannya sesuai dengan salah satu tujuan HMI yaitu terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Slogan “Yakusa” seharusnya menjadi spirit HMI dalam memperjuangkan kedaulatan Nasional berlandaskan nilai-nilai Keislaman. HMI juga menjadi bagian vital untuk mengentaskan krisis multidimensi dan menjaga kedaulatan Negara. Sebagai organisasi dengan ratusan cabang dan jutaan alumni (KAHMI), potensi politik HMI sangat masif. Namun, seringkali energi organisasi habis untuk konflik internal atau sekadar menjadi penonton dalam pengambilan kebijakan publik yang krusial.
Di masa sekarang seharusnya fokus arah gerak politik HMI yang semula dari politik posisi (siapa mendapat apa) menjadi politik nilai (bagaimana kedaulatan dijaga). Salah satunya yaitu dengan cara Reaktualisasi Independensi: yaitu mengembalikan nilai murni dari independensi etis dan organisatoris HMI agar tetap objektif dalam menilai kebijakan publik yang di cetuskan oleh pemerintah. Dengan dua konsep indepensi tersebut, HMI seharusnya bisa menjadi organisasi yang bebas aktif dalam mengkritisi kebijakan Negara demi kepentingan kedaulatan bangsa.
Saya berpandangan bahwa HMI harus mengambil peran sebagai sebenar-benarnya “khalifah fil ard” yang memiliki nilai-nilai moral, intelektual yang berpihak pada masa depan bangsa. Untuk Kedaulatan nasional sendiri tidak bisa dijaga hanya dengan orasi di jalanan, melainkan harus dengan tawaran konsep pembangunan yang pro-rakyat. HMI memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap regulasi bukan malah menjadi organisasi yang “terkekang-pasif”
HMI harus berani bersikap kritis jika ada kebijakan negara yang cenderung tunduk pada tekanan internasional atau kepentingan oligarki. Jika HMI kehilangan daya kritisnya, maka hilanglah fungsi “kontrol sosial” yang selama ini menjadi marwah organisasi. Kedaulatan nasional adalah harga mati, dan HMI adalah benteng pertahanannya.
Karya : Nazilatul Azmi Salsabillah
